Jembatan Selat Sunda (JSS) diharapkan segera dieksekusi pelaksanaannya. Agar, perekonomian masyarakat sekitar bisa berjalan, dan arus lalulintas barang dan jasa, tidak terhambat kemacetan.

Demikian yang dikatakan Wakil Ketua DPR Anis Matta. Anis menegaskan, kebutuhan JSS sangat mendesak.

Bagi Anis, apakah anggaran itu dari APBN atau swasta, bukan hal utama. "Siapapun yang mendanai, sumber pendanaan mau dari swasta atau APBN tidak penting. Menurut saya proyek ini harus segera dieksekusi. Demi pertumbuhan ekonomi rakyat," terang Anis di gedung DPR, Jakarta, Selasa (28/8/2012).

Dia tidak mempersoalkan apakah dana itu dari pemerintah atau swasta. Asalkan, proyek yang diperkirakan memakan 12 persen APBN tersebut berjalan.

Menurutnya, jika memang pemerintah sanggup, bukan menjadi masalah. Asalkan, di tengah jalan tidak di lempar ke swasta yang akhirnya proyek tidak berjalan seperti monorel di Jakarta.

"Kalau pemerintah yakin ada uang tidak masalah. Yang penting eksekusi. Jangan diambil alih tapi tidak selesai-selesai kayak monorel di DKI," katanya.

Dalam waktu dekat, tim 7 akan melakukan rapat dengan komisi terkait di DPR. Termasuk, Gubernur Banten dan DPRD Banten, serta Gubernur Lampung dan DPRD Lampung.

"Dalam waktu dekat diatur pimpinan DPR dan komisi II (membidangi pemerintahan dalam negeri), komisi V (infrastruktur dan transportasi) dan komisi XI (membidangi keuangan). Akan diatur pertemuan Gubernur Lampung, Gubernur Banten, pimpinan DPRD masing-masing," jelas Sekjen DPP PKS.