Usulan rencana penurunan beban subsidi listrik melalui penyesuaian tarif tenaga lisitrik (TTL) secara otomatis setiap triwulan sebagaimana disampaikan Presiden SBY dalam pidato soal RAPBN 2013 di gedung DPR Kamis malam (16/8), harus dilakukan setelah pemerintah menjelaskan secara komprehensif terkait skenario kelistrikan jangka pendek, menengah dan panjang.

Menurut anggota Komisi VII dari Fraksi PDI Perjuangan, Dewi Aryani, keterkaitan semua langkah tersebut diperlukan karena banyak rencana pembangunan pembangkit 10 ribu megawatt tahap pertama belum semua terlaksana, sementara tahap kedua juga blm dilaksanakan secara benar. Di sisi lain, audit teknologi terhadap pembangkit yang ada sekarag adalah suatu keharusan.

"Hal ini dipelukan supaya pemerintah, dalam hal ini PLN, dapat membuat rencana pengembangan pembangunan power plant yang disesuaikan dengan jumlah dan sustainability sumber bahan bakarnya. Jika tidak terencana dengan baik maka ke depan teknologi murah dan efisien terkait lisrtrik tidak bisa dicapai," kata Dewi Aryani kepada Rakyat Merdeka Online beberapa saat lalu (Jumat, 17/8)

Selain itu, lanjut Dewi, pengembangan blok gas harus diusahakan bisa memenuhi kebutuhan dalam negeri dahulu, terutama untuk PLN. Sebab bahan bakar gas untuk pembangkit dapat menghemat angka subsidi dan tidak membebani rakyat melalui berbagai bentuk penyesuaian harga yang ujung-ujungnya kenaikan harga.

"Kenaikan harga listrik, dan juga BBM, akan memberi dampak atau efek domino berkepanjangan terutama untuk sektor transportasi, pertanian, perdagangan, dan lain-lian. Karenanya kata-kata penyesuaian tidak bisa semudah itu disegerakan. Ini Harus benar-benar dihitung mendalam dan menghitung secara cermat berbagai resiko," kata Dewi, sambil mendesak lagi pemerintah untuk menempatkan energi sebagai leading sector dalam pembuatan berbagai kebijakan.

"Karena semua sektor merupakan pengguna energi final. Tanpa sumber daya energi yang dikelola dengan benar, tidak mungkin terjadi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan," demikian Dewi.