Komisi C DPRD Kalimantan Barat siap membantu PT (Persero) Pertamina Wilayah VII Kalimantan Barat memperjuangkan penambahan kuota solar Kalbar ke Pertamina di Jakarta.“Kami siap membantu Pertamina. Cuma sampai sekarang, kita masih belum mendapatkan informasi secara langsung dari Pertamina mengenai kekurangan kuota itu. Kita barus tahu sebatas dari media saja,” kata Wakil Ketua Komisi C DPRD Kalbar M Syafrani, Kamis (29/7).Politikus PDI-P ini khawatir, jika dampak kelangkaan solar dibiarkan berlarut maka akan menimbulkan efek berganda pada perekonomian masyarakat Kalbar.“Apalagi ini menjelang puasa dan Lebaran di mana intensitas pergerakan masyarakat dan kebutuhan barang meningkat. Jangan sampai kelangkaan solar ini memicu efek berganda seperti sulitnya barang ke daerah hingga mahalnya kebutuhan barang,” katanya.

Anggota Komisi C DPRD Kalbar lainnya, Ali Akbar, berkata serupa. Menurutnya, kelangkaan solar ini bisa menimbulkan konflik baru di masyarakat.“Kami meminta sebelum puasa, pasokan solar sudah normal. Bagaimanapun caranya, Pertamina harus memberikan solusi segera,” kata Politikus PPP ini.Dia juga meminta aparat terkait melakukan pengontrolan secara ketat terhadap penyaluran solar bersubsidi ini. Jangan sampai, solar tersebut digunakan oleh pelaku industri sehingga menyebabkan kelangkaan.Pantauan Pontianak Post, Kamis (29/7), antrean panjang kendaraan roda empat yang kebanyakan truk masih terjadi di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Percontohan di Jalan A Yani Pontianak.

Antrean tersebut memanjang dari depan Gedung DPRD Kalbar hingga ke kantor sebelahnya, Badan Pemeriksaan Keuangan Provinsi Kalbar.Sebelumnya, Asisten Eksternal Relation Pertamina Region VI Kalimantan Bambang Irianto mengatakan, pasokan solar di Kalbar sampai Juni sebetulnya sudah melebihi 20 persen dari kuota yang sudah ditetapkan Pertamina Pusat. Namun demikian, kebutuhan solar di Kalbar ternyata masih belum mencukupi. Sedangkan untuk penambahan kuota, pihaknya harus menunggu rekomendasi dari pusat. ”Untuk kuota solar di Kalimantan Barat per bulan sebanyak 15 ribu kiloliter. Tetapi kami tetap berpedoman pada kuota yang ditetapkan pemerintah dan DPR. Karena untuk penambahan, harus ada persetujuan dari pusat,” kata dia. (zan)