Sejumlah anggota DPRD Sulawesi Utara (Sulut) menolak lokasi pelaksanaan pelantikan Gubernur-Wakil Gubernur periode 2010-2015 di Ballroom Grand Kawanua International City (GKIC), karena dinilai pemborosan.

"Karena tahapan pelantikan Gubernur Sulut kewenangan DPRD, seharusnya digelar di gedung DPRD saja, tidak perlu dilaksanakan diluar," kata Ketua Fraksi PDIP Jendry Keintjem, di Manado, Kamis.

Pelaksanaan pelantikan di hotel bintang empat itu, dinilai pemborosan karena menyedot biaya sekitar ratusan juta, bahkan terkesan terlalu mewah. Sementara pada pelantikan kepala daerah sebelumnya dilakukan di gedung DPRD atau ruangan di Kantor Gubernur.

Menurutnya, hajatan pelantikan kepala daerah itu harus dimaknai kesederhanaan, karena dengan kondisi pembangunan yang masih minim serta kesejahteraan masyarakat Sulut belum sepenuhnya terpenuhi.

"Seharusnya pelantikan Gubernur-Wakil Gubernur Sulut dimaknai dengan kesederhanaan saja, karena pelantikan merupakan tahapan akhir dari Pilkada Sulut," ujarnya.

Anggota Fraksi Partai Golkar Sherpa Manembu dan anggota Fraksi Persatuan Nasional Djafar Alkatiri, meminta peninjauan kembali lokasi pelantikan di Ballroom hotel itu, karena kurang mendidik masyarakat.

"Kita harus tunjukkan kepada masyarakat bahwa inilah kondisi gedung wakil rakyat DPRD yang menjadi tempat saluran aspirasi," ujar keduanya.

Sementara itu, Sekretaris DPRD Sulut Nixon Watung mengatakan, pelantikan sengaja dipilih GKIC hotel, karena daya tampung di ruang paripurna DPRD Sulut tidak mencukupi.

"Kami sengaja mengundang tamu-tamu penting hingga 2.000 orang, sehingga Ballroom GKIC dinilai sangat layak," katanya.

Pelantikan Gubernur-Wakil Gubernur Sulut direncanakan dilakukan Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden pada 20 September 2010 di GKIC Hotel, setelah Presiden mengeluarkan SK No.103/P/2010, tertanggal 15 September 2010.