Berita Anggota Parlemen

Sei Mangkei, menteri jangan mengancam

Menko Perekonomian Hatta Radjasa sejatinya harus memfasilitasi kementerian terkait untuk merealisasikan mega proyek Sei Mangkei di Kabupaten Simalungun. Bukan mengancam akan memindahkan kawasan ekonomi khusus (KEK) tersebut karena belum adanya kepastian status lahan.

"Menteri itu tugasnya bukan mengancam, tapi membina," kata Wakil Ketua DPRD Sumut, Sigit Pramono Asri, hari ini. Sigit menuturkan, jika KEK dipindahkan ke provinsi lain, hal itu akan melukai masyarakat Sumut.

"Kalau dia katakan mau dipindahkan, kemudian Sumut dapat apa. Kita sudah banyak menyumbangkan pada negara ini, lalu gak dikasih apa-apa?" ujarnya.

Politisi dari PKS ini menambahkan, jika KEK Sei Mangkei ini sudah jadi, akan memberi efek yang luar biasa untuk Sumut. Karena itu, ujar Sigit, pemerintah pusat, dalam hal ini Menko Perekonomian harus menjembatani dengan kementerian terkait di bawahnya seperti Kementerian BUMN dan Kementerian Kehutanan.

"Justru pemerintah pusat itu harusnya menjembatani agar masalah itu selesai, bukan memberi deadline kemudian dia pindahkan, enak aja. Kemaren gas apung di Belawan mau dia pindahkan ke Lampung, ini mau dipindahkan lagi KEK, jangan begitu lah," bebernya.

Lebih lanjut Sigit mengatakan, permasalah KEK Sei Mangkei sejatinya berada di pemerintah pusat. Oleh karena itu, kementerian terkait, yakni kementerian kehutanan, BUMN dan BPN dikoordinasi oleh Menko Perekonomian, harusnya duduk bersama mencari solusinya.

”Kan antara mereka sendiri. Yang menetapkan KEK mereka. Kita sedang kerja, menyiapkan lahan dan lain-lain sekarang, kok tiba-tiba mau dicabut. Justru mereka yang berunding seharusnya membela Sumut. Kan kita bagian dari Indonesia, mereka lah bicara antar departemen, bukan mengancam-ancam. Bukan kewenangan kita itu," tegas Sigit.

Menurut Sigit, peraturan daerah (Perda) Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) yang belum kelar tersandung Surat Keterangan (SK) No 44/ 2005 Kementerian Kehutanan (Kemenhut) yang saat ini sedang dibahas Tim Terpadu.

Jadi, kata Sigit, persoalan KEK adalah tentang koordinasi antar kementerian dan lembaga tingkat menteri seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Sebelumnya, Menko Perekonomian Hatta Rajasa 'mengancam' akan mencabut status KEK di Sei Mangkei jika pemerintah daerah tak bisa menyelesaikan status lahan. Karena lahan yang berlarut-larut membuat investasi di Sei Mangkei terhambat.

Meneg BUMN, Dahlan Iskan secara blak-blakan juga meminta agar KEK Sei Mangkei dipindahkan ke daerah lain.

Diposting 27-07-2012.

Dia dalam berita ini...

DPRD Provinsi Sumatera Utara 2009 Sumatera Utara 1
Partai: PKS