Panja Hambalang Terancam Terhenti di Tengah Jalan

Panja Hambalang sampai saat ini belum juga diketahui nasibnya. Setelah rapat internal panja dua pekan lalu memutuskan perpanjangan masa kerja panja, sampai saat ini nasib panja belum juga jelas.

Ketua Panja Hambalang Agus Hermanto mengatakan bahwa vakumnya Panja Hambalang karena sampai saat ini pimpinan DPR belum juga memutuskan nasib panja ini. Ia juga mengatakan bahwa usulan mengubah panja ini menjadi pansus telah kandas.

"Memang benar, sampai saat ini kami belum mendapatkan keputusan dari pimpinan DPR soal perpanjangan ini," katanya, Kamis, 21 Juni 2012.

Agus mengatakan bahwa dalam rapat internal dua pekan lalu, sejumlah anggota panja menyampaikan usulan pembentukan Pansus Hambalang, tapi usulan itu akhirnya kandas. "Ini, kan, panja sudah bekerja, buat apalagi ada pansus," kata dia.

Politikus Partai Demokrat ini mengatakan bahwa anggaran menjadi pertimbangan utama kenapa pansus tidak diperlukan. Menurut dia, pembentukan pansus justru akan menimbulkan pemborosan anggaran. "Selama ini, kan, panja sudah menghabiskan banyak anggaran. Jadi buat apa dibuat pansus lagi. Itu justru akan jadi pemborosan anggaran," kata dia.

Ketua Komisi Olahraga ini juga menganggap pembentukan pansus akan menjadi alat politik tanpa menimbulkan efek yang signifikan soal pengungkapan kasus ini sendiri. Panja, katanya, juga bisa melakukan apa yang dilakukan pansus.

"Semua keputusan politik panja dan pansus karena yang melakukan politikus pasti berkaitan dengan politik. Semua yang bisa dilakukan oleh pansus juga sebenarnya bisa dilakukan oleh panja. Yang berbeda adalah lingkupnya saja. Kalau panja hanya di Komisi X, kalau pansus itu melibatkan komisi lain," kata dia.

Soal temuan panja yang sudah dibentuk sejak Februari 2012 ini, Agus mengatakan belum bisa menjelaskan. Hanya, menurut dia, panja sudah melakukan inventarisasi masalah. Ia juga mengatakan, hasil panja tak akan melebihi apa yang menjadi keputusan BPK dan KPK. "Yang pasti kami sudah melakukan inventarisasi masalah dan sudah ada kunjungan kerja ke lokasi. Apa yang diputuskan panja nantinya juga akan sejalan dengan apa yang menjadi rekomendasi BPK dan KPK," kata dia.