Rencana Kwartir Nasional Pramuka membangun mal di depan Taman Wiladatika Cibubur, Jakarta Timur, dipertanyakan oleh anggota Komisi X dari Fraksi PKS Rohmani. Menurut Rohmani, Gerakan Pramuka tak sepantasnya memberi izin pembangunan mal hanya semata karena perlu dana.

"Pramuka itu prinsipnya menumbuhkan kemandirian sebagai karakter bangsa. Sehingga pembangunan mal akan melunturkan prinsip tersebut," kata Rohmani, Rabu (9/5).

Kekhawatiran dampak mal bukan sekadar dilihat dari perubahan fisik pada area hijau yang selama ini jadi tempat pelatihan bagi pramuka. Lebih dari itu,  mental generasi pramuka di masa depan akan terancam rapuh. Padahal demi menjaga eksistensi pramuka, tahun 2011 lalu Komisi X mengesahkan UU Pramuka. UU ini ingin merevitalisasi gerakan pramuka yang dianggap lesu.

"Kalau begini caranya, kemarin tidak usah bikin UU Pramuka. Buat saja UU tentang Mal," ketusnya.

Rohmani berpendapat, problem utama gerakan pramuka bukanlah soal dana. Sebab, urusan dana dapat diusahakan secara mandiri. Buktinya, kata dia, "PKS punya kepanduan, tidak ada dana. Tapi bisa jalan tuh!"