Normalisasi danau Rawapening akhirnya ditunda. Belum diketahui pasti penyebabnya. Sedianya, normalisasi Rawapening akan dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) secara bertahap, dimulai pada tahun ini.

Seperti diketahui, danau di Kabupaten Semarang yang memiliki luas 2.670 hektare tersebut saat ini kondisinya memprihatinkan. Permukaan danau banyak ditumbuhi enceng gondok. Akibatnya terjadi pendangkalan yang sangat mengganggu pasokan air untuk irigasi di wilayah Grobogan dan Demak. Selain itu, juga menyebabkan usaha perikanan air tawar sulit berkembang.Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Provinsi Jawa Tengah Djoko Sutrisno saat dikonfirmasi mengakui hal itu. Saat ini belum ada rencana normalisasi dari KLH karena tidak ada alokasi dari APBN.

“Dana belum turun, karena ada tanda bintang, jadi belum bisa digunakan. Kebijakan dari pemerintah seperti itu,” ujar Djoko saat dihubungi melalui ponselnya kemarin. Tanda bintang yang ada dalam alokasi keuangan dari kementerian berarti dana ditunda atau diblokir. Dirinya belum bisa memastikan kelanjutan dari rencana normalisasi. “Nanti kalau tanda bintangnya sudah dihapus. Saya lakukan komunikasi intensif lagi dengan kementerian. Kalau Pemprov Jateng sudah berupaya mengurangi sedimentasi dengan membenahi wilayah hulu rawa,” jelasnya.

Danau Rawapening ini menjadi satu dari 15 danau di Indonesia yang akan diselamatkan. Kesepakatan ini diputuskan dalam Konferensi Nasional Danau Indonesia (KNDI) I di Bali, 13 Agustus 2009. Kesepakatan ini ditindaklanjuti dengan gerakan penyelamatan danau (Germadan) pada KNDI II di Semarang, 13-14 Oktober 2011. Terpisah, Ketua Fraksi PDIP DPRD Kabupaten Semarang The Hok Hiong menilai pemerintah tidak punya niat sungguh-sungguh untuk memperbaiki danau Rawapening.

Dia menilai konvensi danau se-Indonesia yang digelar sebelumnya hanyalah acara seremonial semata. Meski ada keputusannya, namun tidak ada tindak lanjutnya. “Kiatnya banyak, tapi miskin niat. Kalau Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tidak bisa mengatasi masalah sekecil ini, bagaimana mau mengatasi masalah yang lebih besar lagi,” kritiknya. Dia mengaku sudah tidak terlalu berharap kepada pemerintah pusat. Karena besar kemungkinan, di dalam APBN 2012 tidak dicantumkan anggaran untuk menormalisasi Rawapening.

Pihaknya juga kesulitan saat menghubungi staf di Kementerian Perekonomian Arifin Habibie, yang menjadi fasilitator dalam rencana normalisasi itu. “Kemungkinan besar,tidak ada anggarannya. Bagi warga Kabupaten Semarang khususnya, (normalisasi) ini seperti mimpi di siang bolong,” paparnya.