Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Jabar seharusnya tidak melakukan launching program Desa Peradaban yang masih sarat dengan ketidaksiapan.
Hal itu diungkapkan anggota DPRD Jabar dari Fraksi Golkar Nawafie Saleh pada Kamis Siang (2/9). Di samping itu, Nawafie juga mempertanyakan masalah penyunatan dana sebesar Rp 75 juta dari Rp 1 miliar yang diterima masing-masing desa.
"Untuk apa dana sebesar itu? Kami sebelumnya tidak pernah diberitahu soal dana ini. Bayangkan saja, Rp 75 juta dikali 100 desa, nilai totalnya sangat besar," kata Nawafie yang ikut serta dalam rombongan Komisi A saat menginvestigasi kesiapan sejumlah desa dalam menjalankan program tersebut beberapa waktu lalu.
Menurut dia, pengutipan dana sebesar Rp 75 juta/desa itu dengan dalih untuk biaya operasional, sangat tidak relevan dan tidak bertanggung jawab. Pasalnya, saat rencana awal design program Desa Peradaban pada 2009 lalu, uang yang dikeluarkan sudah sangat banyak.
"Sekarang BPMPD mengutip dana baru lagi. Untuk apa. Sudah programnya tidak jelas, kini ada kutipan dana baru yang sebelumnya tidak pernah disinggung dalam pertemuan beberapa kali dengan Komisi A," ujarnya.
Sementara itu Kepala BPMPD Provinsi Jabar, Dadang Mohamad Ma’soem saat ditemui “PRLM” di ruang kerjanya, mengatakan, program Desa Peradaban bertujuan untuk memberdayakan masyarakat desa dalam penguatan otonomi daerah. Selain itu, sasaran dari program desa mandiri dalam perwujudan desa peradaban, adalah meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jabar, Soal pengutipan dana sebesar Rp 75 juta per desa, dia menjelaskan hal itu untuk keperluan operasional.
Menurut dia, dari dana bantuan sebesar Rp. 1 Milyar tersebut, yang akan digunakan untuk pelaksanaan program hanya sebesar Rp. 925 Juta. “Sedangkan sisanya sebesar Rp. 75 juta untuk biaya operasional di setiap desa. Dana tersebut akan diberikan kepada aparatur desa yang bekerja, agar para aparatur bisa bekerja dengan baik dan dananya tepat sasaran,” ungkapnya.
Lebih lanjut Dadang menjelaskan, dalam program ini, 100 desa terpilih yang tersebar di 17 Kabupaten se-Jabar akan mendapatkan bantuan sebesar Rp. 1 Milyar untuk meningkatkan proses percepatan pembangunan di perdesaan.
