Melaju ke Senayan lewat daerah pemilihan (dapil) Banten lll. meliputi Kabupaten dan Kota Tangerang, Ahmed Zaki Iskandar Zulkarnain, bebas hambatan. Zaki terpilih dari Partai Golkar. Anak dari Bupati Tangerang Ismet Iskandar itu kini duduk di Komisi 1 DPR, yang membidangi sektor Pertahanan, Luar Negeri dan Informasi. Ketua termasuk anggota DPR yang mendukung Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang penyadapan yang dilontarkan Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo) Tifatul Sembiring. Menurut anggota DPR yang pada Pemilu 2009 lalu bernomor dada 1 ini, RPP Penyadapan tidak akan melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Jangan subyektif menilai rencana pemerintah tersebut, RPP itu bukan mengacak-acak KPK. Justru untuk menguatkan posisi lembaga tersebut," tegas Zaki. Ini dikarenakan KPK tidak memiliki payung hukum yang jelas dalam melakukan penyadapan. Oleh karena itu, Pemerintah mencoba membuat RPP tentang Penyadapan agar KPK memiliki legitimasi dalam melakukan penyadapan.

Ketua DPC Partai Golkar Kabupaten Tangerang ini juga mengatakan bahwa jika tidak ada aturan yang tegas soal penyadapan, dikhawatirkan KPK akan mengalami perlawanan dari pihak-pihak tertuduh yang tidak terima disadap oleh komisi anti korupsi itu.

Di negara-negara maju, penyadapan ini diatur. Aparat penegak hukum tidak bisa seenaknya menyadap, seseorang. "Sekarang, yang perlu diperbaiki hanyalah birokrasinya saja agar tidak menghambat perizinan. Karena aparat harus minta izin hakim, maka seorang hakim harus mau dibangunkan tengah malam sekalipun untuk dimintai izin. Tidak boleh menolak," pungkasnya.