Anggota Komisi XI DPR RI Muhammad Firdaus mengimbau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk dapat jujur, transparan, dan akuntabel dalam melakukan audit terkait BBM subsidi serta tidak ada intervensi dari pihak manapun.

"BPKP harus betul-betul menghitung berapa sesungguhnya biaya produksi BBM, mulai dari harga bahan baku hingga biaya konversi menjadi produk jadi dan berapa sebenarnya kebutuhan anggaran subsidi untuk BBM bagi masyarakat? Apakah masih diperlukan atau tidak. BPKP harus memberikan rekomendasi yang terbaik dari hasil audit tersebut," ujar Firdaus dalam rilisnya, Senin (26/3).

Menurut Firdaus, naiknya harga BBM yang akan mengakibatkan bengkaknya anggaran subsidi BBM menjadi Rp 178,67 triliun dari Rp 123,6 triliun dalam APBN 2012 harus mendapatkan perhitungan yang jelas dari BPKP dan menggambarkan kondisi yang sebenarnya terjadi dalam proses pengelolaan keuangan negara.

"Kita tidak berharap kebijakan yang akan diambil pemerintah dilakukan sepihak dan hanya menguntungkan bagi segelintir orang saja, sementara masyarakat yang menengah ke bawah tidak mendapatkan manfaat yang signifikan dari subsidi BBM tersebut," ujar politisi PKS ini.

Firdaus menambahkan, kebijakan yang diambil pemerintah tentu harus mempertimbangakan hajat hidup orang banyak. Setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah harus dapat memperbaiki perekonomian masyarakat secara menyeluruh bukan sebaliknya dan juga bukan hanya memperbaiki perekonomian sekelompok orang saja yang selama ini lebih banyak menikmati dari subsidi BBM itu.

"Naiknya harga BBM tentu akan membuka peluang kemiskinan semakin besar, penggangguran akan bertambah karena tidak mampunya industri-industri dalam membeli bahan bakar sebagai penggerak perekonomian perusahaan sehingga akan terjadi pemutusan hubungan kerja, angka inflasi akan semakin tinggi serta rendahnya daya beli masyarakat," ujarnya.

Langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan pemerintah, kata Firdaus, adalah pengetatan ikat pinggang yaitu dengan melakukan penghematan penggunaan anggaran di lembaga-lembaga pemerintah baik eksekutif, legislatif, dan yudikatif terhadap program kegiatan yang tidak bermanfaat untuk masyarakat, supaya beban negara ini tidak hanya dibebankan kepada rakyat saja.

"Semua kita harus melakukan langkah antisipatif terhadap kesulitan negara," pungkas anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Jawa Timur II ini.