Komisi C DPRD Sumatera Utara (Sumut) mempertanyakan independensi Bank Indonesia (BI) dalam menyikapi kekosongan jabatan Komisaris Independen dan Direktur Kepatuhan di Bank Sumut.

Anggota Komisi C DPRD Sumut Mulkan Ritonga menilai ada indikasi inkonsistensi BI terkait pengisian dua jabatan strategis itu. Menurut dia, BI terkesan menutup-nutupi, bahkan ikut bermain dalam menyikapi kekosongan jabatan di Bank Sumut. “BI yang antara lain tugasnya mengawasi perbankan, seharusnya independen dan objektif melihat seluruh permasalahan sesuai dengan ketentuan yang ada,” papar Mulkan Ritonga di Gedung Dewan, kemarin.

Menurut Mulkan, keterangan dari sejumlah pejabat BI Medan terkait kekosongan dua jabatan di Bank Sumut tidak konsisten, terkait proses pengisian dan batas waktu untuk pengisian posisi tersebut. Ketika permasalahan ini muncul, sejumlah pejabat di BI Medan maupun Pemprov Sumut mengatakan, pengisian direktur kepatuhan harus disegerakan atau paling lambat 29 Februari 2012 karena dikhawatirkan dapat mengganggu kinerja Bank Sumut.

Namun, kemarin pejabat BI mengatakan bahwa pengisian jabatan tersebut tidak begitu penting selagi Bank Sumut dalam keadaan sehat. “Ini adalah bentuk inkonsistensi itu,”ujarnya. Mulkan mengingatkan agar BI konsisten dan tidak ikut campur kalaupun ada muatan lain dalam permasalahan Bank Sumut saat ini. Sebab, jika itu terjadi, maka kepercayaan masyarakat kepada BI bisa berkurang dan berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat kepada perbankan.

“Jika ini yang terjadi, maka perekonomian bisa terganggu dan kemudian memberikan efek domino ke aspek lainnya. BI sebaiknya tidak ikut arus permainan. Jangan sampai masyarakat hilang kepercayaannya pada BI,” pungkas Mulkan. Anggota Komisi C lainnya Muslim Simbolon menyatakan hal senada. Menurut dia, sebagai pengawas dan pembina perbankan, BI harus konsisten menjalankan tugasnya.

“BI jangan sampai terjebak dalam suasana politik yang masuk ke Bank Sumut. BI jangan mau diintervensi dari pihak manapun,” katanya. Dia menegaskan, konsistensi BI dalam membuat sikap dan kebijakan sangat diperlukan untuk menjaga profesionalitas perbankan. “Kalau sebelumnya memberikan tenggat, itu seharusnya dijalankan. Jangan malah terkesan mbalelo. Bank Sumut ini kebanggaan masyarakat Sumut,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Ekonomi dan Moneter BI Kantor Regional Sumut dan Aceh Mikael Budisatrio membantah pernyataan anggota Komisi C DPRD Sumut Mulkan Ritonga. Dia menegaskan bahwa BI tetap independen dalam menangani proses kepengurusan Bank Sumut. Menurut dia, BI sebagai pengawas, selama ini tetap menagih nama calon Komisaris Independen.

Bahkan selama kekosongan jabatan, BI Medan sudah tiga kali menyurati Bank Sumut untuk segera mengirimkan nama calonnya agar dapat melaksanakan tugas sesuai ketentuan. Mengenai jabatan Direktur Kepatuhan Bank Sumut yang hingga kini masih rangkap jabatan, menurut dia masih diperkenankan sepanjang tidak terkait dengan permasalahan operasional sehingga fungsi kepatuhan dapat bekerja optimal.

Walaupun ada ketentuan BI, namun aspek lainnya tetap dipertimbangkan untuk pengisian jabatan ini. “Logikanya walaupun sampai batas waktunya belum juga diisi, operasionalnya bisa dirangkap dan bank tetap sehat sehingga BI pusat yang mengevaluasi performance bank memang bagus. Bisa terus dilaksanakan dengan perangkapan itu,” tuturnya.

Namun, jika kondisi bank sekarat dan Direktur Kepatuhan kosong hingga lebih dari enam bulan, maka walaupun semua pejabatnya diganti dalam dua bulan lagi, jabatan Direktur Kepatuhan harus tetapdiisi. “Namun Bank Sumut sehat, dengan perangkap jabatan, operasional juga bisa terlaksana dengan baik. Sedangkan dalam waktu dekat, sekitar dua bulan lagi akan terganti semuanya. Maka aspek itu harus dipertimbangkan,” tandas Mikael.