Anggota Komisi XI DPR Arif Budimanta mengingatkan BI untuk tidak menggunakan nomenklatur BI Social Responsibility (BSR) karena dikhawatirkan bermasalah di kemudian hari.

"Karena nggak ada payung hukumnya, lebih baik disebut bantuan sosial saja," kata Arif dalam raker dengan Gubernur BI Darmin Nasution di Kompleks Parlemen, Jakarta, kemarin (Kamis, 26/1).

Maka itu, menurutnya, nomenklatur BSR ini tidak tepat untuk dipertahankan. Namanya harus diganti kalau mau taat pada undang-undang. Karena temuan dari Badan Supervisi BI bahwa ada keragu-raguan melaksanakan BSR.

"Ada keraguan menjalankan BSR ini, karena persoalan payung hukum," ujar politisi PDI-P ini.

Hal senada dikemukakan Wakil Ketua Komisi XI Harry Azhar Azis. Menurutnya, ATBI 2012 akan ditambah BSR-nya, tapi BI sendiri gamang untuk menjalankannya.

"Itu yang menjadi persoalan. Apakah itu diturunkan. Tapi nggak usah dijawab sekarang, nanti dijawab di Panja saja," pungkas Harry.

BI dan Komisi XI pun sepakat untuk membentuk tiga Panja, masing-masing Panja Penerimaan, Panja Logistik dan Panja SDM.