Pejalan Kaki Nggak Aman Balikin Dong Fungsi Trotoar

Pejalan kaki di Jakarta tak mendapat perhatian dari pemerintah. Buktinya, jalur pedesterian di ibukota tidak nyaman dan aman. Kasus kecelakaan yang merenggut sembilan nyawa di Jalan MI Ridwan Rais, Jakarta Pusat membuktikan, keamanan pejalan kaki masih belum terjamin di ruas jalan Ibukota.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Triwisaksana mengatakan, meskipun kasus tersebut murni akibat kelalaian pengemudi, kondisi trotoar di ibukota memang tidak memadai. Seharusnya, trotoar dibikin setinggi setengah meter dari jalan agar tidak mudah diterobos kendaraan.

“Kondisi trotoar di Jalan Ridwan Rais kurang memadai. Harus ditinggikan lagi agar tidak bisa diterobos kendaraan,” katanya.

Menurut Sani, sapaan Triwisaksana, lebar trotoar juga masih tak sesuai standar, bahkan sering diserobot pengendara motor. Tak hanya itu, pedagang kaki lima ataupun parkir liar juga sering menyerobot fungsi trotoar.

“Kualitas material trotoar juga tidak bagus. Akibatnya banyak yang rusak, bahkan ada yang berlubang,” kritiknya.

Untuk itu, Sani meminta Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta berkoordinasi dengan instan­si terkait untuk mengembalikan fungsi trotoar.

“Hanya beberapa wilayah DKI yang trotoarnya bagus dan aman, seperti di kawasan Menteng. Namun, lebih banyak yang tidak memberi rasa aman bagi pejalan kaki,” ujar Sani.

Sekjen Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Ellen Tangkudung juga mengaku prihatin de­ngan trotoar yang banyak beralih fungsi. Menurutnya, kondisi trotoar di ibukota jauh dari aman dan memadai.

“Sangat berbeda dibanding kota-kota lainnya di dunia,” sentil Ellen.

Dia meminta Pemprov DKI Jakarta lebih tegas terhadap masalah ini. Jika terus dibiarkan, akan memperburuk citra Jakarta sebagai kota metropolitan. “Di sejumlah jalan nyaris tidak ada areal untuk pejalan kaki,” curhatnya.

Sedangkan peneliti dari Institut Studi Transportasi (Instran) Izzul Waro menyatakan, bukanlah hal mudah mengubah pola pikir masyarakat yang sudah terbiasa dengan hal-hal yang mudah. Meski demikian, menjadi tugas penyelenggara negara melakukan penertiban.

“Memang sulit mengubah–mindset, tapi tetap bisa dilakukan jika ada kemauan dan capaian yang jelas lebih baik untuk masyarakat. Dan itu tugas penyelenggara negara,” tuturnya.

Seperti diketahui, di sejumlah ruas jalan di Jakarta selalu dijadikan areal parkir liar atau tem­pat mangkal pedagang. Misalnya di Jalan Kebon Sirih Raya yang dekat dengan kantor Gu­bernur DKI Jakarta.

Begitu juga dengan Jalan Raya Sultan Agung-Pasar Rumput, Manggarai, jakarta selatan yang diupenuhi pedagang sepeda dan Jalan Dr Satrio, Casablanca, Jakarta Selatan, tepatnya di seki­tar Mall Ambasador, ratusan motor parkir di trotoar setiap hari.

Akibatnya, pejalan kaki mengalami kesulitan dan terpaksa harus berjalan di jalan raya dengan risiko tertabrak motor atau mobil. Irfan, 25, seorang warga yang memarkirkan kendaraannya di tempat tersebut mengaku terpaksa karena tidak kebagian tempat di dalam mall. “Kalau di dalam penuh, lagi pula mahal,” kelitnya.

Menurut Irfan, dengan memarkirkan kendaraan di trotoar, dia hanya perlu membayar Rp 2.000 tanpa batasan waktu. Dia mengaku bekerja sebagai penjaga toko di mall tersebut, tetapi setiap harinya terpaksa parkir di luar.