DPR merespon positif dan mendukung atas kepercayaan yang diberikan Thailand dan Kamboja yang meminta Pemerintah Indonesia sebagai pihak observer atau pemantau dari upaya perdamaian yang tengah diupayakan oleh kedua negara itu. Seperti diketahui, selama ini kedua negara tersebut tengah berkonflik dalam hal perbatasannya.

"Jadi, ini merupakan perkembangan yang baik ya, karena sesungguhnya Thailand dan Kamboja sendiri memiliki komitmen untuk mewujudkan perdamaian bagi mereka sendiri. Nah, terhadap keinginan mereka meminta pihak Indonesia sebagai observer merupakan hal yang positif juga. Bukan peace keeping atau pasukan keamanan, bukan itu. DPR tentu akan mendukung ini," ujar Wakil Ketua Komisi I DPR TB Hasanuddin di sela-sela raker dengan Kemenlu di Komisi I, Selasa (17/1).

Hasanuddin mengatakan, berdasarkan penjelasan Menlu, tim observer ini diperkirakan terdiri dari 30 sampai dengan 60 personal. Mereka berasal dari lintas instasi pemerintah, baik dari Kemenlu dan Dephan. Tugas utama mereka nantinya hanya memantau situasi keamanan di wilayah perbatasan yang menjadi konflik ke dua negara, menganalisa, dan melaporkannya.

"Nah, tim observer ini nantinya akan melaporkan sari tugas mereka pada sebuah Komisi yang berada langsung di bawah payung Asean," tegas politisi PDI-P ini.

Tentang kapan tim observer pemerintah Indonesia ini akan bertugas dan berapa lama, kata Hasanudin, hal itu kini masih dalam pembasan akhir oleh tim yang bertanggungjawab untuk pengiriman tim observer ini.

"Ini hal yang menarik dan Komisi I DPR akan terus memantau perkembangan ini," pungkasnya.