Panitia Pemekaran Papua Barat Daya yang menuntut pengesahan provinsi dilempar DPR ke Kementerian Dalam Negeri untuk menjawab persoalan mereka. Alasan DPR, dari awal wakil rakyat sudah berkomitmen untuk mendukung pemekaran provinsi yang membawahi enam kabupaten itu.
"Dari kami tidak ada masalah. Untuk itu, kami meminta Anda mendatangi Kementerian Dalam Negeri untuk menanyakan kenapa penyerahan 20 dokumen terkait pemekaran daerah sampai sekarang belum terealisasi," ujar anggota Komisi II dari PDI Perjuangan. Ganjar Pranowo, di depan ratusan warga asal Papua, di gedung DPR, Jakarta, Selasa (17/1).
Lanjut Ganjar, panitia pemekaran Papua Barat Daya sebaiknya tidak berburuk sangka terhadap DPR. Saran agar warga mendatangi kantor Menteri Gamawan Fauzi bukan untuk melempar tanggung jawab, tapi demi mendapat duduk persoalan sebenarnya.
"Pokoknya nanti kalau sudah ketemu, langsung komunikasi dengan saya dan silakan catat apakah sesuai dengan kami di DPR. Itu (syarat pemekaran) sudah terpenuhi," ucap Ganjar.
Mendengar penjelasan tersebut akhirnya warga Papua membubarkan diri dan pada Kamis luas berniat mendatangi Kementerian Dalam Negeri.