Anggota Komisi D Bidang Pembangunan DPRD DKI Jakarta Muhammad Sanusi menyatakan, mestinya Pemprov DKI bisa mendengarkan keluhan masyarakat, bukan malah menyalahkan. Sikap menyalahkan mencerminkan pemerintah yang lempar tanggung jawab.
“Harusnya (kali mampet-red) ya dikeruk dong. Pemprov harus konsen terhadap masalah ini. Apalagi ini menyangkut hajat hidup orang banyak,” katanya.
Dia menjelaskan, anggaran Dinas PU (Pekerjaan Umum) dalam APBD DKI tahun ini mencapai Rp 2,5 triliun. Anggaran ini diperuntukkan bagi pembangunan infrastruktur, perbaikan jalan dan pengerukan kali.
“Ini bukan jumlah sedikit. Harusnya dengan dana ini tidak ada lagi kali mati,” tuturnya.
Sanusi juga menyadari, pengerukan kali bukan pekerjaan mudah. Salah satu yang sering menjadi kendala adalah banyaknya pemukiman liar di sepanjang bantaran kali. Tapi, itu bukan alasan. Asalkan Pemprov konsen dan bisa menyediakan tempat pengganti yang layak bagi mereka, permasalahan ini bisa diatasi.
“Paling utama Pemprov harus konsen dengan masalah banjir dan genangan. Jadi nggak ada cerita soal masalah seperti itu. Harusnya sudah bisa menginventarisasi daerah mana yang rawan banjir. Apalagi yang menyangkut kepentingan masyarakat secara langsung,” jelasnya.
Sanusi juga berjanji, dia akan ikut mengawasi semua kinerja Pemprov DKI mengenai penangan banjir. Dia juga terbuka menerima pengaduan warga yang daerahnya sering kena banjir. Pengaduan ini sangat perlu, sebab anggota dewan tidak mengetahui secara menyeluruh keadaan ibukota.
“Jujur aja, anggota DPRD kan tidak bisa melihat secara seluruh mengenai kondisi yang ada. Kalau nggak ada laporan masyarakat, tidak semuanya bisa kontrol dan awasi,” tegasnya.
Untuk merespons permintaan warga tadi, Sanusi berjanji akan menyampaikan hal itu dalam rapat dengar pendapat Dinas PU serta Penataan dan Pengawasan Bangunan (P2B) dengan DPRD DKI mendatang.
“Kebetulan kita ada pembahasan Anggaran Dasar Perusahaan (ADP). Nanti kita akan coba lihat, ada nggak program Dinas PU untuk pengerukan kali di wilayah Cilincing. Kalau nggak ada, nanti kita ingatkan mereka untuk melakukan pengerukan dan menyediakan anggaran,” pungkasnya.
