Anggota Komisi I DPR dari fraksi Partai Golkar, Agus Gumiwang Kartajasa setuju ada Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) dalam bentuk Undang-Undang mengenai penyadapan.

"Sekarang ini persoalannya apakah harus RPP atau Undang-Undang, para pakar setuju diatur Undang-Undang, kami juga setuju," ujar Agus, di MPR/DPR, Jakarta, Kamis (17/12).

Yang terpenting harus ada sangsi yang dipertanggungjawabkan dalam melakukan penyadapan. Sangsi ini melalui proses audit setelah penyadapan tersebut dilakukan apakah sudah sesuai dengan benar.

Selain itu dalam pengaturan tersebut harus jelas siapa yang melakukan pengaturan dan bentuk dari pengaturan tersebut tidak boleh mengekang segala kegiatan yang selama ini dilakukan oleh aparat penegak hukum, baik Kepolisian, Kejaksaan Agung maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Jangan sampai peraturan ini membuat mereka mengalami kesulitan dalam kegiatannya baik dalam penyelidikan maupun penyidikan," imbuhnya.

Pada kesempatan itu dia juga mengingatkan, bahwa perlunya pengaturan dalam penyadapan ini adalah untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap Hak Azazi Manusia (HAM).