Pemerintah dinilai masih tidak konsisten dalam menjalankan program-program yang telah disepakati bersama pada rapat dengar pendapat dengan Komisi IV DPR beberapa waktu yang lalu. 

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Firman Soebagyo, mengatakan salah satunya adalah program peningkatan kesuburan tanah dengan manggunakan pupuk organik dan hayati yang sampai saat ini masih belum secara luas dijalankan. 

"Tingkat kesuburan lahan kita itu sudah semakin parah. Tingkat organiknya sudah di bawah 2 persen, padahal idealnya minimal 5 persen, Jika dibiarkan Indonesia bisa krisis produksi pangan," ujar polititus dari partai berlambang beringin ini, Minggu (18/12). 

Dia mengatakan jika hal ini terus dibiarkan, berarti Pemerintah telah melanggar UUD 1945 Pasal 28 A,B, dan C tentang hak kebutuhan dasar pangan harus dipenuhi negara. 

Ia pun menuturkan bahwa China, Jepang, dan Thailand bahkan sudah menyadari mengenai krisis produksi pangan. Namun, Indonesia yang negara agraris, masih belum fokus pada masalah ini. "Padahal tingkat kesuburan semakin berkurang, kita akan menghadapi krisis produksi pangan," keluhnya.