SAMARINDA. Desakan sejumlah elemen masyarakat yang meminta rincian utang Pemkot Samarinda, dalam waktu dekat, sepertinya sulit terwujud. Anggota DPRD Kota Samarinda, Nursobah mengakui jika selama ini Pemkot memang mengalami kesulitan dalam menginventarisir rincian utang-utangnya sendiri.
"Pemkot kesulitan merinci utang. Karena data yang diterima setiap SKPD (Satuan Perangkat Kerja Daerah,Red) juga tidak pernah akurat. Setidaknya hal ini yang tergambar dari hasil penelusuran Pansus LHP BPK DPRD Samarinda," terang Nursobah, yang juga Ketua Pansus LHP-BPK DPRD Kota Samarinda.
Menurutnya, banyak aspek yang membuat Pemkot Samarinda kesulitan mengakses rincian utangnya. Pertama, data yang diterima SKPD selalu berubah-rubah. Selain itu, faktor lainnya, karena memang utang tersebut sudah berlangsung sejak lama hingga beberapa tahun silam.
"Ini menjadi kendala utama. SKPD sendiri tak punya rincian utang. Padahal, sebagian besar yang berutang adalah SKPD. Posisi Pemkot seperti buah simalakama," ungkap Nursobah.
Anggapan tersebut cukup beralasan. Di satu sisi, Pemkot tidak memiliki data yang jelas mengenai rincian utang. Namun di sisi lain, data tersebut sangat diperlukan untuk menentukan besaran anggaran berikutnya.
"Data awal yang kami sempat dapatkan total utangnya Rp 650 miliar. Tapi belakangan justru diklarifikasi sendiri oleh Pemkot sebesar Rp 390 miliar. Nah, kedua data ini harus disesuaikan. Karena selisihnya tentu akan dipertanggungjawabkan," jelasnya.
Berdasarkan penelusuran pansus LHP-BPK DPRD Samarinda, tidak jelasnya rincian utang tersebut, menjadi penyebab utama kembali keluarnya status disclaimer terhadap laporan keuangan Pemkot Samarinda 2010 dari BPK Perwakilan Kaltim.
"Disclaimer membuktikan kalau keuangan Pemkot memang sedang sakit. Rincian utang tak dapat disampaikan secara mendetail," ungkap Nursobah lagi.
Karena itu, salah satu rekomendasi yang dikeluarkan Pansus LHP-BPK DPRD Samarinda, meminta Pemkot melakukan audit kembai verifikasi utang yang dimulai sejak 2001 hingga 2010 yang dilakukan secara periode (2001-2005 dan 2005-2010). "Dalam rekomendasi yang kami keluarkan sudah jelas. Sekarang tinggal bagaimana Pemkot Samarinda menyikapinya," ungkapnya.
