Komisi IX DPR telah merekomendasikan dilaksanakannya panja pengendalian laju pertumbuhan penduduk saat rapat dengar pendapat dengan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).

"Panja ini kiranya dapat mengawal BKKBN yang menurut UU No 52 Tahun 2009 tentang Pertumbuhan Penduduk dan Pembangunan Keluarga, mengalami ekspansi fungsi untuk membenahi kependudukan dan keluarga berencana (KB)," kata anggota Komisi IX DPR Nova Riyanti Yusuf, di sela-sela peninjauan pelaksanaan program KB di Rumah Pintar Terpadu Anak-anak dan Masyarakat di RW 08 Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, Rabu (9/11).

Butir-butir rekomendasi yang dihasilkan panja diharapkan dapat memperbaiki implementasi program kependudukan dan KB dari hulu ke hilir. "Rekomendasi yang dihasilkan panja ini diharapkan dapat menjadi daya paksa terhadap pemda-pemda untuk ikut menggelorakan kembali program KB nasional," kata Noriyu- panggilan akrab Nova Riyanti Yusuf.

Menurut Noriyu, hasil sensus penduduk Badan Pusat Statistik (BPS) yang diselenggarakan pada Agustus 2010 melansir bahwa jumlah penduduk Indonesia mencapai angka mengejutkan 238 juta.

"Bisa dibilang ledakan penduduk bukan lagi mitos, tetapi sudah menjadi realitas mengerikan yang harus kita tanggung bersama-sama. Namun kita wajib menjadi lebih ngeri apabila penjiwaan program KB hanya menjadi ranah perdebatan sebatas tubuh perempuan dan kelamin, bukan dalam konteks urgensi menyelamatkan nyawa manusia (yang kebetulan perempuan) pan pentingnya partisipasi pria untuk ikut menyukseskan program KB," katanya.

Noriyu menambahkan, program KB merupakan bentuk kegiatan yang mendukung program millenium development goals (MDGs), di mana tujuan yang ingin dicapai di antaranya adalah menurunkan angka kematian anak serta meningkatkan kesehatan ibu. "Melalui KB kita berangkat ke tujuan tersebut, sehingga kelak berhasil menekan angka kematian ibu dan bayi," katanya.

Dia menambahkan, sudah saatnya bangsa Indonesia concern memperhatikan permasalahan MDGs dan penekanan ledakan penduduk dengan memperbaiki sistem reproduksi, pendidikan dokter, distribusi dokter, dan juga fasilitas kesehatan.

"Berbeda dengan negara negara ASEAN lainnya, pencapaian MDGs bagi Indonesia menjadi lebih terjal karena harus simultan dengan keberhasilan penekanan ledakan penduduk dan penataan kependudukan," katanya.