Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI Mohammad Jafar Hafsah berupaya agar kinerja fraksi yang dipimpinnya bisa terus meningkat selama tiga tahun ke depan.

"Fraksi Partai Demokrat DPR RI merupakan fraksi terbesar yang beranggota 148 orang dari berbagai daerah di Indonesia," kata Mohammad Jafar Hafsah, di Jakarta, hari ini.

Jafar Hafsah menjelaskan, kinerja Fraksi Partai Demokrat DPR RI periode 2009-2014 dalam beberapa masa sidang hingga memasuki reses pada 28 Oktober 2011 sudah menunjukkan kontribusinya.

Anggota Fraksi Partai Demokrat DPR RI, kata dia, berperan secara aktif dalam melaksanakan tugas-tugasnya sesuai bidangnya baik di komisi-komisi maupun di badan-badan yang menjadi alat kelengkapan DPR RI.

Ia mencontohkan, anggota Fraksi Partai Demokrat DPR RI telah berperan secara aktif melaksanakan koordinasi dalam penempatan dan pengawalan usulan pemerintah terhadap duta besar RI melalui kelompok fraksi (Poksi) I serta koordinasi dengan pemerintah melalui Menteri Luar Negeri dan Menko Polhukam.

Pimpinan Fraksi Partai Demokrat DPR RI, kata dia, juga turut aktif bersama Pimpinan DPR dalam memberikan pertimbangan terhadap calon duta besar negara sahabat untuk RI semisal, Belarus, Filipina, Serbia, Luksemburg, Afganistan, Arab Saudi, Pantai Gading dan Bosnia Herzegovina.

Kemudian, pada uji kelayakan dan kepatutan calon hakim agung di Komisi III, menurut dia, Pimpinan Fraksi Partai Demokrat DPR RI juga turut aktif mengkoordinir Poksi III dalam mendukung dan mengawal penetapan enam orang calon hakim agung.

"Pimpinan fraksi juga aktif mengkoordinir Poksi III, termasuk memberikan arahan kepada Poksi III terkait tugas dan kewenangannya. Misalnya Hakim Agung dan lainnya. Untuk Pokis XI terkait BPK dan kepada Poksi yang lain," katanya.

Pada fungsi legislasi, Jafar Hafsah menjelaskan, pada masa sidang I tahun 2011-2012 ini, telah DPR RI telah berhasil menyelesaikan pembahasan delapan RUU pada pembicaraan tingkat II dan telah ditetapkan pada rapat paripurna

RUU yang pada masa persidangan I tahun 2011-2012 masuk dalam pembicaraan tingkat I, kata dia, di antaranya adalah RUU tentang Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, RUU tentang perubahan atas UU No 10 tahun 2008 tentang Pemilu, dan RUU tentang perubahan atas UU No 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Kemudian pada fungsi anggaran, Jafar Hafsah menjelaskan, melalui RUU APBN 2012 yang telah selesai dibahas di DPR RI, ada beberapa poin penting yang telah disepakati antara lain, asumsi pertumbuhan ekonomi 6,7 persen, inflasi sebesar 5,3 persen, serta kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat Rp8.800.

Pada fungsi pengawasan, menurut Jafar, pimpinan Fraksi Partai Demokrat DPR RI senantiasa berkoordinasi dan memberikan arahan-arahan kepada seluruh anggotanya melalui rapat pleno fraksi maupun melalui ketua-ketua Poksi pada rapat pimpinan.

Melalui fungsi pengawasan, kata dia, beberapa persoalan yang menjadi sorotan masyarakat yang diawasi oleh Fraksi Partai Demokrat DPR RI seperti kasus penipuan melalui content provider, soal wilayah berbatasan Republik Indonesia dengan Malaysia, serta soal moratorium penerimaan pegawai negeri sipil (PNS).