DPRD Riau mendukung tuntutan warga Pulau Padang, Kabupaten Kepulauan Meranti, agar pemerintah mencabut izin hutan tanaman industri (HTI) di pulau yang berhadapan langsung dengan Selat Malaka.

Aktivitas eksploitasi hutan alam di Pulau Padang dinilai sudah mengancam kedaulatan Indonesia karena abrasi dan ada ancaman tenggelamnya daratan di kawasan pesisir timur tersebut.

`'Kami mendukung aspirasi masyarakat Pulau Padang untuk meninjau ulang izin HTI di daerah itu,'' kata Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Riau Rita Zahara kepada Media Indonesia seusai menemui perwakilan warga Pulau Padang yang melakukan aksi jahit mulut di depan Kantor DPRD Riau, kemarin.

Perjuangan warga Pulau Pa dang sudah berlangsung sejak tiga tahun silam. Mereka menuntut pencabutan izin HTI PT Sumatra Riang Lestari (SRL) yang mendapatkan hak konsesi seluas 41.205 hektare di daerah pesisir timur Sumatra itu. Pasalnya, sejak perusahaan beroperasi menebang ratusan hektare hutan alam, daerah Pu lau Padang mulai dilanda abra si dan banjir.

Anggota DPR Riau Asrul Ja faar juga menyampaikan keprihatinan atas nasib tertindas yang dirasakan warga Pulau Padang di Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau. Menurutnya, warga Pulau Padang sudah sewajarnya menuntut hak atas keluarnya izin bermasalah di kawasan lindung gambut tersebut.

‘’Kami akan upayakan persoalan ini agar segera dibahas di pansus (panitia khusus).

Bu kan saja di Pulau Padang, me lainkan juga seluruh izin HTI di Riau,’’ ungkapnya.

Di sisi lain, perwakilan warga Pulau Padang yang tergabung dalam Serikat Tani Riau (STR) Antony Fitra menegaskan posisi perusahaan HTI di daerah itu sudah mendapatkan peringatan keras dari Komisi Nasional (Komnas) Hak Asa si Manusia (HAM). Komnas HAM menilai keberadaan per usahaan HTI yang telah meng undang konfl ik.

Izin HTI di Pulau Padang di keluarkan berdasarkan Surat Keputusan (SK) Menteri Ke hutanan (Menhut) No 327 Ta hun 2009. Izin itu diduga ber masalah karena keluar pada saat masa jabatan Menhut MS Kaban akan berakhir, yakni sekitar April 2009.