DPRD Kabupaten Sukabumi sepakat menambah anggaran untuk program pembangunan rumah layak huni atau dikenal dengan istilah bedah rumah dari Rp500 juta menjadi Rp1 miliar.

Penambahan anggaran tersebut diproyeksikan untuk meminimalisasi tingginya jumlah rumah tidak layak huni. Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi Badri Suhendi menerangkan pada 2011, APBD wilayahnya hanya mengalokasikan anggaran sebesar Rp500 juta. Dana tersebut hanya mampu menanggulangi perbaikan rumah tidak layak huni sebanyak kurang lebih 300 rumah.

Sementara jumlah rumah tidak layak huni di Kabupaten Sukabumi relatif tinggi. ”Masih banyak rumah warga yang masuk kategori tidak layak. Untuk tahun ini pemerintah daerah baru bisa mengalokasikan dana bedah rumah Rp500 juta. Karena program ini sangat bagus, maka DPRD sepakat tahun depan menambah anggarannya sebesar Rp1 miliar. Diharapkan setiap tahunnya jumlah rumah tidak layak huni semakin berkurang,” kata Badri. 

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi Asep Wahyu NB mengatakan, upaya minimalisir rumah tidak layak huni bukan hanya menambah pengalokasian anggaran melalui APBD saja, tapi juga perluasan cakupan corporate social responsibility (CSR). Tahun ini bedah rumah melibatkan dua lembaga, yakni badan amil zakat (BAZ) dan Bank Jabar. 

”Banyaknya perindustrian yang berkembang di Sukabumi merupakan potensi CSR untuk perluasan perbaikan rumah warga menjadi lebih layak. Karena itulah DPRD berupaya menambah anggaran bedah rumah, bukan hanya melalui APBD saja, tapi juga keterlibatan pihak pengusaha lain,” jelas Asep.

Asisten Daerah (Asda) III Pemkab Sukabumi Asep Abdul Wasit menjelaskan, pada 2011 program bedah rumah hanya bisa menyentuh 1.107 rumah warga atau setiap desa mendapat kuota sebanyak tiga rumah dengan besaran bantuan dana Rp2 juta. Total keseluruhan anggaran program bedah rumah mencapai Rp2,5 miliar. Rinciannya APBD Rp500 juta dengan kuota rumah yang diperbaiki sebanyak 324 rumah dan 741 rumah dibiayai oleh BAZ. Sementara sisanya, 42 rumah berasal dari CSR Bank Jabar.