Perpanjangan masa jabatan Sri Sultan Hamengku Bowono X selama satu tahun sebagai Gubernur DIY menjadi peringatan bagi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk secepatnya merampungkan Rancangan Undang-undang Keistimewaan (RUUK) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Golkar Nurul Arifin menilai, perpanjangan tersebut sebenarnya peringatan untuk lebih serius dalam melanjutkan pembahasan perundang-undangan tersebut.

Sebab, hingga saat ini hanya dua fraksi yang masih bersikukuh untuk menolak jika Gubernur DIY dipilih berdasarkan mekanisme penetapan, yakni Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN).

"Kita optimis waktu satu tahun yang telah diberikan mampu dipergunakan untuk membahas undang-undang ini. Yang terpenting, penyelesaian tersebut dilakukan dengan semangat untuk kepentingan bersama," ujarnya di Jakarta, Rabu (28/9).

Nurul mengakui, lambatnya penyelesaian RUU tersebut dikarenakan, salah satunya, masih terdapat perbedaan pendapat di dalam klausul mengenai penetapan Guberbur DIY.

Karena itulah, dia berharap masyarakat DIY dapat bersabar hingga RUUK DIY tersebut dirampungkan DPR.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II dari Fraksi Partai Demokrat Abdul Hakam Naja menilai, perpanjangan masa jabatan Gubernur DIY saat ini merupakan keputusan dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

"Keputusan tersebut dimaksudkan agar undang-undang ini cepat selesai. Di satu sisi undang-undang tersebut diharapkan dapat diselesaikan setahun, selanjutnya akan ada masa transisi selama dua tahun. Itu yang ada di benak presiden," ujarnya.

Dia menegaskan, perpanjangan itu tidak ada kaitannya dengan pembahasan RUUK DIY yang belum kelar.

Hakam mengakui, masih banyak klausul yang harus secepatnya diselesaikan, termasuk masalah mekanisme penetapan Gubernur DIY.

Dia yakin, masa satu tahun yang ditetapkan tersebut cukup bagi DPR untuk merampungkan pembahasan RUUK DIY.