Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Makassar kembali menyoroti kinerja Pemerintah Kota (Pemkot) yang membiarkan bangunan yang melanggar analisis dampak lingkungan (amdal).

Sikap apatis Pemkot tersebut berakibat tidak terarahnya pembangunan kota. Anggota Komisi C DPRD Makassar Amar Busthanul mengatakan, amdal seharusnya menjadi patokan Pemkot memberikan persetujuan pembangunan. Pasalnya, tanpa patuh pada amdal, tata ruang pembangunan akan menjadi semrawut. “Pembangunan di Makassar makin semrawut, sekarang hadir lagi Alauddin Plaza, sebelumnya dibangun lingkungan pertokoan. Ini jadi penyebab macet, apalagi batas bangunan sangat dekat dengan jalan. Amdal diabaikan, baik oleh Pemkot maupun pengusaha,” ungkapnya kepada SINDO di Makassar, kemarin. 

Wakil Ketua DPC Partai Gerindra Makassar itu menegaskan, amdal terkait kelayakan pembangunan, kenyamanan masyarakat, kelancaran arus lalu lintas, hingga zonasi tata ruang yang lebih baik. Hanya, dia menyayangkan posisi Dinas Tata Ruang dan Bangunan (DTRB) Kota Makassar yang tidak terlalu ketat menjalankan persyaratan amdal tersebut. Padahal, jika bangunan sudah berdiri, akan sulit bagi Pemkot melakukan penertiban. “Diabaikannya amdal berakibat pada perencanaan pembangunan. Kondisi itu sudah terlihat di kawasan pantai yang hingga saat ini menjadi polemik. 

Penataan dan pembenahan kemacetan jalan juga sudah sulit dilakukan karena pembangunan yang tidak terarah,” tandas Ketua Fraksi Makassar Bersatu. Ketua Komisi B DPRD Makassar Irwan ST secara tegas menyatakan, DTRB sebagai pihak paling berwenang harus memperhatikan amdal dan tidak melulu mengejar retribusi daerah. Menurutnya, arah pembangunan kota saat ini semakin tidak jelas, terutama untuk ruang-ruang publik, fasilitas umum, hingga ruang terbuka hijau (RTH). 

“Kinerja DTRB dalam hal kontribusi pada pendapatan daerah (PAD) cukup tinggi. Akan tetapi, target mencapai PAD harus bisa sejalan dengan upaya menciptakan kawasan yang nyaman bagi penghuni kota. Sekarang ini, di mana-mana pembangunan berjalan, tetapi persoalan amdal kerap diabaikan,” pungkas politikus PKS itu.