DPR Desak Pembentukan Satgas Elpiji

Kasus ledakan tabung elpiji di berbagai daerah sudah amat merisaukan. Karena itu, DPR mendesak pemerintah membentuk satuan tugas (satgas) lintas sektoral guna mengatasi masalah tersebut.

Anggota Komisi VII DPR Dito Ganinduto mengatakan DPR telah meminta pemerintah membentuk satgas elpiji di bawah koordinasi Kementerian Energi dan Sumber Da ya Mineral (ESDM) bersa ma dengan Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, serta Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

"Kementerian ESDM membawahkan Pertamina selaku penyedia gas dan distribusinya. Pengawasan produksi tabung di Kementerian Perindustrian, pengawasan distribusi di Kementerian Perdagangan," ujar Dito di Jakarta, kemarin.

Menurut Dito, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dilibatkan untuk memastikan tenaga kerja yang terlibat dalam proses produksi dan distribusi elpiji memiliki standar kompetensi cukup.

"Sekaligus memastikan mereka juga terjamin keamanannya saat proses produksi dan distribusi tabung elpiji."

Dengan ujung tombak tim dari Pertamina, tukas Dito, satgas memiliki tugas pokok memastikan semua tabung yang beredar di masyarakat me menuhi standar produk dan keamanan.

"Satgas juga bertugas melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat untuk memenuhi semua ketentuan saat penggunaan elpiji."

Sementara itu, Menko Perekonomian Hatta Rajasa menilai Pertamina selaku operator sudah menangani kasus ledakan dengan baik. Ia menolak jika dikatakan terjadi saling lempar di antara kementerian teknis terkait dengan penanganan ledakan elpiji.

"Tidak ada lempar-melempar. Sudah ditekel Pertamina dengan memberikan perhatian penuh melaksanakan u paya diseminasi kepada publik," ujarnya seusai rapat kerja gabungan di DPR, kemarin.

Data yang dihimpun Media Indonesia menunjukkan sepanjang Januari hingga Juni 2010 telah terjadi 12 ledakan besar tabung elpiji di berbagai daerah.

Ledakan itu menewaskan 9 orang, melukai 31 orang, serta menghanguskan puluhan bangunan. (Jaz/*/X-7)