Pengosongan rumah dinas di Kompleks OKS Yon Angkub, Jalan Cililitan Besar, Jakarta Timur diduga memiliki kepentingan tertentu atau bahkan ada kerja sama dengan pihak swasta untuk membangun mal di lokasi tersebut.

Demikian dikatakan Wakil Ketua Komisi I Hayono Isman di lokasi, usai melakukan kunjungan. Menurutnya, 66 rumah di Kompleks OKS itu merupakan rumah dinas. Namun predikat rumah dinas akan luntur jika negara tidak memelihara rumah itu.

“Rumah ini bisa dibeli oleh penghuninya, yang punya rumah, purnawirawan atau keturunannya. Tidak boleh kemudian dijadikan pangkalan seperti Halim dan itu sudah jadi harga mati. Saya khawatir ini kerja sama dengan pihak swasta untuk dijadikan mal atau kompleks perkantoran seperti yang ada di Bandung,” papar Hayono.

Namun jika memang pengosongan paksa ini tetap dilakukan prajurit TNI. “Saya akan datang atas nama pribadi dan Komisi I untuk menghadapinya,” tandas dia.

Hayono juga membantah bahwa rekan-rekannya di Komisi I tidak membantu dan mendukung langkahnya membela warga, lantaran saat itu hanya dirinya yang datang ke lokasi.

Hayono menuturkan, pihaknya meminta secara resmi kepada TNI agar pengosongan rumah-rumah yang diklaim mereka sesegera mungkin diembargo atau dihentikan, sampai ada aturan yang adil. Baik bagi purnawirawan maupun prajurit yang aktif.

Warga sejak pukul 06.00 WIB tadi pagi, bersama dengan Forum Koordinasi Pengguna Rumah Negara (FKPRN) menggelar aksi memblokade jalan dengan menggunakan pohon, ban , dan sampah.