Wacana pergantian Ketua DPRD Medan, H, Amiruddin, semakin menghangat di kantor Dewan, belakangan ini. Usulan pergantian ini dinilai tidak terlepas dari ketidakmampuan Amiruddin memimpin lembaga legislatif tersebut, salah satunya dalam memimpin rapat paripurna. Bahkan beredar informasi, sejumlah fraksi disebut-sebut telah intens melakukan lobi-lobi, yang disinyalir akan bermuara kepada gerakan mosi tidak percaya terhadap Amiruddin.

Ketua Fraksi Partai Damai Sejahtera (PDS) DPRD Medan, Landen Marbun, saat dikonfirmasi wartawan, Kamis (28/07/2011), terkait wacana pergantian dan mosi tak percaya itu, mengatakan dapat memahami kekecewaan para anggota dewan terhadap kualitas pimpinan mereka. "Selama itu merupakan keinginan bersama, Fraksi PDS tidak dapat menghempangnya," tegas Landen.

Menurut dia, harusnya debat yang muncul pada rapat paripurna kemarin tidak perlu terjadi bila pimpinan dewan mempunyai pemahaman tentang pelaksanaan rapat paripurna. Sangat disayangkan pimpinan tidak juga memahami tata cara itu hingga terjadi banyak intrupsi yang menurunkan citra dewan. "Padahal bukan baru pertama kali itu rapat paripurna digelar. Jadi, kalau memang diganti, kita pada prinsipnya setuju," tegasnya.

Secara terpisah, Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), H. Ahmad Arief, mengatakan bahwa sah-sah saja munculnya wacana pergantian Amiruddin tersebut, demi menjaga kondusifitas dan wibawa DPRD Medan sebagai lembaga terhormat.
"Namun tentu semuanya kita pulangkan kepada Fraksi Partai Demokrat selaku pengusung Amiruddin. Jika fraksi tersebut berniat melakukan evaluasi, tentu Fraksi PAN tidak dapat menghalanginya dan akan mendukung sepenuhnya," tegas Arif.

Hal senada juga disampaikan Ketua Fraksi PPP, H. Ahmad Parlindungan. "Kita sepakat dan mendukung sepenuhnya jika memang ada usulan pergantian Ketua DPRD Medan, Amiruddin, demi kewibawaan dan kebaikan DPRD Medan ke depan," tegasnya.

Demikian juga dengan Ketua Fraksi Partai Golkar, Ferdinand Lumban Tobing. "Kalau memang di Fraksi Demokrat ada wacana pergantian itu, kita mendukung," ujarnya yang tidak membantah ketidakmampuan Amiruddin memimpin rapar paripurna DPRD Medan.

Sebelumnya, saat rapat paripurna DPRD Medan, Selasa (26/7), dengan agenda penyampaian Nota Pengantar Walikota Medan terhadap Rancangan APBD Perubahan 2011, usulan pergantian Amiruddin mencuat dari sejumlah anggota Dewan, yang dinilai tak mampu memimpin rapat dan menskor rapat sesuka hatinya.

"Jika memang Ketua (Amirudidin, red) tak mampu, lebih baik tak usah memimpin rapat. Sudah biasanya jika ada nota pengantar, maka paripurna akan diskors dan mengumpulkan para ketua fraksi untuk meminta nama-nama anggota fraksi yang akan menyampaikan pandangan umum. Bukan dengan menskors seperti ini. Jika ketua tak mampu, lebih baik diganti saja," tegas anggota Fraksi Partai Golkar, CP Nainggolan.

Protes yang sama juga datang dari Wakil Ketua Fraksi Patriot Persatuan Pembangunan (PPP), Bangkit Sitepu. Dia mengatakan, atas ketidakmampuan Amiruddin memimpin sidang-sidang paripurna, sikap tegas harusnya segera diambil oleh Fraksi Demokrat sebagai partai pengusung Amiruddin.

"Secepatnya Ketua DPRD Medan harus diganti. Jika tidak, maka ke depan akan berakibat pada buruknya citra lembaga DPRD ini, karena ketidakmampuannya memimpin sidang-sidang paripurna," tegas Bangkit.

Sementara itu, berdasarkan catatan wartawan, Amiruddin disebut-sebut membeking panti pijat Chinergy Day Spa yang terletak di Jalan Abdullah Lubis, karena ia meminta Komisi C untuk membatalkan kunjungan kerja ke tempat tersebut. Dan sorenya anak Amiruddin sibuk melobi-lobi wartawan untuk mengajak bertemu. Soal tudingan membeking ini Amiruddin kepada wartawan membantahnya.

Demikian juga keluhan anggota Dewan terkait dengan kebijakan Amiruddin 'sesuka' hatinya membatalkan rapat paripurna soal Ranperda HIV/AIDS dan Cagar Budaya. Karena dibatalkan secara sepihak dan mendadak, tanpa melalui mekanisme dan tatib yang berlaku di DPRD Medan.

Kemudian Amiruddin juga telah membuat gerah ketua dan anggota Komisi C. Pasalnya, gara-gara tidak mau menandatangani undangan, rapat Komisi C dengan Dinas Koperasi dan UKM untuk membahas LPj Walikota Medan 2010, batal dilaksanakan.

Yang juga menggelikan lagi, terungkap bahwa Amiruddin menggunakan dua sopir yang digaji melalui uang rakyat alias APBD. Padahal sesuai peruntukkannya, satu sopir itu dianggarkan untuk membantu operasional Badan Kehormatan DPRD Medan. Menurut Sekretaris DPRD Medan, Ok. Zulfi, Amiruddin beralasan pakai dua sopir untuk siang dan malam.