Warga menilai ada keganjilan dalam administrasi persetujuan masyarakat. Kasus penghentian pembangunan rumah ibadah terjadi di Kupang. Kali ini Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, yang meminta langsung penghentian sementara pembangunan Masjid Nur Musofir di Kelurahan Batuplat, Kecamatan Maulafa. Penghentian ini karena Dewan mendapat aduan warga yang menyatakan pembangunan itu tidak sah karena tak ada persetujuan dari masyarakat.

“Penghentian ini untuk menghindari terjadi konflik antarwarga di daerah itu,” kata Wakil Ketua DPRD Kota Kupang Yeskiel Loudoe saat bertatap muka dengan warga Batuplat di gedung DPRD Kota Kupang kemarin. Warga menilai pembangunan masjid itu tak sesuai dengan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri.

Penghentian sementara ini, menurut Yeskiel, diambil untuk menja
ga situasi keamanan dan kedamaian serta menjaga kerukunan antarwarga di wilayah itu. Karena, pada prinsipnya, tak ada penolakan dari warga sekitar, tapi prosedur pelaksanaan pembangunannya harus se suai dengan SKB menteri.

Dalam arahan SKB itu, politikus PDIP itu menambahkan, pelaksanaan pembangunan sebuah rumah ibadah minimal harus mendapat persetujuan dari sekurang-kurangnya dari 90 keluarga di sekitar lokasi pembangunan.

Secara formal, kata Yeskiel, surat pernyataan dukungan sudah ada, tapi butuh verifikasi yang lebih komprehensif. “Verifikasi data ini penting karena warga mengadu bahwa pernyataan dukungan itu tidak valid,“katanya.

Sementara itu, perwakilan warga Kelurahan Batuplat, Simon Giri, mengaku menemukan adanya keganjilan data administrasi persetujuan dari masyarakat sekitar karena tak adanya bukti dukungan langsung.

Selain itu, katanya melanjutkan, belum ada pertemuan antarwarga terkait dengan pembangunan masjid sesuai dengan salah satu syarat dalam SKB menteri. “Kalau administrasi sesuai, maka kami tidak melarang pelaksanaan pembangunan masjid tersebut,“katanya.