Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menggelar sidang paripurna ke-13 Masa Sidang IV Tahun Sidang 2010-2011 di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta (14/6). Sidang dipimpin oleh Ketua DPD RI, Irman Gusman, didampingi Wakil Ketua I DPD RI, La Ode Ida serta Wakil Ketua II DPD RI, G.K.R. Hemas.
Agenda dalam sidang tersebut antara lain: 1. Penyampaian Laporan hasil Pemeriksaan BPK RI; 2. Laporan Perkembangan Pelaksanaan Tugas Alat Kelengkapan DPD RI; Pengesahan Keputusan.
Laporan Komite I DPD RI disampaikan oleh Wakil Ketua Komite I, Eni khairani (Anggota DPD RI dari Prov. Bengkulu), memfokuskan untuk menyelesaikan 4 (empat) RUU, yaitu: RUU tentang Pemerintahan Daerah (RUU Pemda); RUU tentang Desa; RUU tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (RUU Kepegawaian); RUU tentang Pertanahan.
Ketua Komite II DPD RI, Bambang Susilo (Anggota DPD RI dari Prov. Kalimantan Timur) menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan tugas Komite II terkait dengan RUU Usul Inisiatif tentang Perubahan UU No. 22 Tahun 2001 tentang Migas.
Sementara Istibsjaroh (Anggota DPD RI dari Provinsi Jawa Timur), Ketua Komite III menyampaikan laporan yang mencermati tentang Pelaksanaan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional berkenaan dengan pelaksanaan Ujian Nasional. Berkaitan dengan pelaksanaan Ujian Nasional, Alvius Lomban (Anggota DPD RI dari Provinsi Sulawesi Utara) memberikan tanggapannya. “Sebaiknya UN ditiadakan saja, karena dalam prakteknya banyak terjadi kecurangan-kecurangan. Jadi, sebaiknya tidak ada lagi UN,” tegas Alvius.
Selanjutnya, Ella M. Giri Komala (Anggota DPD RI dari Provinsi Jawa Barat) selaku Wakil Ketua Komite IV menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan tugas, diikuti oleh I Wayan Sudirta (Ketua PPUU), Abd. Jabbar Toba (Wakil Ketua Badan Kehormatan), Bambang Soeroso (Ketua Pimpinan Kelompok DPD di MPR RI) dan Paulus Yohanes Sumino (Ketua Pansus Otsus Papua).
