Perwakilan warga Ciamis Selatan yang tergabung dalam Gerakan Peduli Selatan (Geps) mengeluarkan pernyataan sikap terkait aktivitas angkutan pasir besi.
Dalam pernyataan sikapnya Geps meminta DPRD Kabupaten Ciamis segera melakukan koordinasi terkait angkutan pasir besi. Geps meminta DPRD memfasilitasi pertemuan antara pengusaha angkutan Pasir Besi, Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat dan Dinas Perhubungan Jawa Barat. Selain melakukan koordinasi dengan Pemkab Ciamis DPRD juga harus berkoordinasi dengan Pemkab Tasikmalaya terkait Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) aktivitas Pasir Besi.
Pernyataan sikap itu muncul saat Geps mengadakan pertemuan dengan anggota DPRD Ciamis dari daerah pemilihan Ciamis Selatan serta para kepala desa yang dilintasi angkutan pasir besi di Aula Pertemuan Penginapan Bahagia, kemarin.
Hadir pada kesempatan itu Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Ciamis Jeje Wiradinata, anggota DPRD dari daerah pemilihan Ciamis Selatan diantaranya Ahmad Irfan Alawi (Fraksi Kebangkitan Bangsa), Tudi Hermanto (Fraksi Golkar), Endang Hidayat (Fraksi PKS), Puying Sudrajat ( Fraksi PDIP) serta para kepala desa yang wilayahnya dilewati angkutan pasir besi. Koordinator Geps M Yusuf mengatakan, pascaaksi masyarakat menghentian aktivitas angkutan pasir besi yang melewati jalur Pangandaran-Cimerak akibat jalan rusak.
Masyarakat hingga saat ini masih menunggu sikap dari DPRD Ciamis yang akan memfasilitasi pertemuan dengan pihak-pihak terkait. Kami menyerahkan sepenuhnya kepada DPRD termasuk Polres Ciamis sebagai fasilitator sesuai dengan musyawarah yang sudah dilakukan sebelumnya,” ungkapnya.
Rencananya, kata dia, Senin (21/2) Geps akan melayangkan surat kepada DPRD Ciamis untuk mendorong segera dilakukan pertemuan menyeluruh dengan pihak terkait.
Sementara itu, Ahmad Irfan Alawi mengatakan, DPRD Ciamis secepatnya akan mengundang pihak-pihak terkait diantaranya pengusaha angkutan pasir besi, Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat dan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat untuk segera melakukan pertemuan dengan masyarakat.
Diakuinya, koordinasi dengan dinas provinsi membutuhkan waktu, namun demikian DPRD Ciamis berusaha agar pertemuan dengan warga segera dilakukan.
Menurut Irfan, kontribusi aktifitas angkutan pasir besi hingga saat ini tidak jelas, padahal dampaknya sangat dirasakan warga di wilayah Ciamis selatan, “karena itu kita undang semua, agar semuanya menjadi jelas, jangan sampai sisi ekonomi diuntungkan namun infrastruktur tidak diperhatikan,” tuturnya.
Informasi yang diterimanya, Bapeda Provinsi jawa barat sudah melakukan peninjauan terhadap kerusakan jalan di wilayah Ciamis selatan paska aksi masyarakat menuntut perbaikan jalan. Bahkan, kata dia, tahun 2011 ini jalan dari wilayah perbatasan Tasikmalaya hingga Pangandaran akan segera diperbaiki. Pemerintah provinsi jawa barat sendiri, kata dia saat ini telah menyiapkan anggaran sekitar Rp 250 Miliar untuk perbaikan infrastruktur jalan lingkar selatan dari Sukabumi hingga Pangandaran.
Sementara itu, Ketua HNSI Ciamis Jeje Wiradinata mengatakan gerakan masyarakat tersebut murni dari aspirasi masyarakat dan bukan merupakan gerakan dari nelayan saja. “Aksi ini harus didorong karena memang tujuannya sangat baik,” tutur mantan calon Bupati Ciamis ini.
Dalam kesempatan tersebut, Jeje juga menyampaikan apresiasi kepada masyarakat Pangandaran yang sudah menjalankan aksinya dengan tertib tanpa melakukan tindakan melanggar hukum.
