Wali Kota Makassar Ilham Arief Sirajuddin mengklaim pertumbuhan ekonomi pada 2009 semakin membaik.
Hal itu disampaikan saat laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) APBD 2009 pada rapat paripurna kemarin. Ilham mengungkapkan,di tengah berbagai masalah perkotaan yang sangat multikompleks, ternyata indikator makro ekonomi kota Makassar memperlihatkan perkembangan yang cukup menggembirakan.
Tahun lalu produk domestik regional bruto (PDRB) per kapita meningkat menjadi Rp24,05 juta lebih. “Pertumbuhan ekonomi Makassar ditandai dengan semakin tertekannya laju inflasi, tahun lalu mencapai 3,24 %. Itu berarti terjadi perbaikan atau peningkatan indikator makro ekonomi,”terangnya kemarin.
Politisi Golkar Makassar ini mengatakan, perbaikan ekonomi turut pula dipengaruhi investasi pemerintah kota melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) serta peran swasta dalam sektor riil yang mampu memacu meningkatnya perekonomian.
Buktinya, kata Aco, sapaan akrab Ilham Arief Sirajuddin, investasi dan instrumen moneter dengan tingkat bunga responsif terhadap iklim investasi yang menghasilkan persetujuan investasi penanaman modal dalam negeri (PMDN) mencapai Rp195,45 miliar lebih dan penanaman modal asing (PMA) USD13,87 juta.
“Peran perbankan ikut berpengaruh dalam menumbuhkan perekonomian, dengan besarnya jumlah pinjaman masyarakat Rp19,68 triliun. Pinjaman itu terdiri atas: Rp8,18 triliun pinjaman modal kerja; pinjaman investasi Rp4,39 triliun lebih; dan pinjaman konsumsi sebesar Rp7,11 triliun lebih,”ujar dia.
Dia menambahkan, peringkat pertama struktur ekonomi Makassar ditempati oleh sektor perdagangan restoran dan hotel yang mencapai 29,14%.Kedua,sektor industri pengolahan sekitar 21,34%, ketiga sektor angkutan dan komunikasi sekitar 14,86%.Kemudian, keempat dan kelima ada pada sektor jasa sekitar 13,20% dan keuangan 10,58%.
Sementara itu, Politisi PPP Makassar Busranuddin BT menilai, penggambaran tingkat pertumbuhan ekonomi LKPJ Wali Kota tidak jelas. Malah, penjelasan itu tidak disertai barometer atau standar ekonomi yang menyebabkan penggunaan keuangan pada tahun lalu, apakah sudah sesuai atau tidak. “Banyak hal yang perlu kembali dipertanyakan. Tidak saja sektor ekonomi, juga soal pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) tahun lalu,”tandasnya. (SI-suwarny dammar)
