Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI menekankan urgensi pembenahan tata kelola serta integrasi tarif pada ruas Jalan Tol Cibitung-Cilincing (JTCC) agar tidak membebani pengguna jalan dan mampu menekan biaya logistik nasional. Penegasan tersebut mengemuka saat BAKN menindaklanjuti hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas pengusahaan jalan tol bernilai investasi hampir Rp13 triliun tersebut.
Wakil Ketua BAKN DPR RI, Herman Khaeron, menyatakan bahwa secara esensi, kehadiran Tol Cibitung-Cilincing sangat krusial untuk mengurai simpul kemacetan di akses keluar-masuk Pelabuhan Tanjung Priok yang kerap merembet ke berbagai ruas jalan lain. Namun, ia menggarisbawahi bahwa pembangunan infrastruktur harus diimbangi dengan perencanaan tarif yang terukur dan terintegrasi.
"Diharapkan pembangunan seluruh ruas jalan tol itu harus terintegrasi dengan tarif yang terukur. Jangan sampai para pengguna jalan tol merasa tarifnya terlalu mahal, sehingga akhirnya kembali ke jalan arteri dan kemacetan terus terjadi," ujar Herman usai memimpin Kunjungan Kerja BAKN terkait Tata Kelola Investasi dan Kinerja Pengusahaan JTCC di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Rabu (18/11/2026).
Politisi Fraksi Partai Demokrat ini menambahkan, integrasi sistem jalan tol seharusnya melahirkan efisiensi, bukan justru membuat beban biaya semakin tinggi. Menurutnya, setiap satuan biaya logistik yang membengkak pada akhirnya akan berdampak langsung pada harga jual barang yang harus ditanggung oleh masyarakat.
Oleh karena itu, BAKN mempertemukan seluruh pemangku kepentingan lintas sektor (cross-cutting), mulai dari Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Kementerian Perhubungan, BUMN, pengelola jalan tol seperti Jasa Marga dan Hutama Karya, hingga Pelindo beserta anak usahanya selaku investor dan pengguna utama. Sinergi ini diperlukan untuk merumuskan kebijakan tarif dan operasional yang efisien serta produktif.
Dongkak Volume
Selain itu, BAKN meminta pengelola dan pemangku kepentingan terkait untuk segera merumuskan langkah strategis guna mendongkrak volume Lalu Lintas Harian Rata-rata (LHR) JTCC. Pasalnya, tingkat keterisian kendaraan tercatat baru mencapai kisaran 30 persen dari target yang ditetapkan.
Herman menegaskan bahwa LHR merupakan indikator utama efektivitas sekaligus penopang pendapatan pengusahaan jalan tol. Rendahnya capaian trafik menjadi salah satu fokus penelaahan BAKN dalam menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) agar pengelolaan investasi negara berjalan optimal dan tidak menimbulkan persoalan berulang di kemudian hari.
"Ukuran jalan tol efektif adalah lintasan harian kendaraan yang pada akhirnya memengaruhi pendapatan, dan ini masih jauh, baru sekitar 30 persen dari target. Karena itu, kami menelaah bagaimana upaya untuk mencapai target tersebut, sekaligus memastikan setiap kewajiban hasil temuan BPK ditindaklanjuti secara akuntabel," katanya.
Herman menjelaskan, BAKN sengaja mengurai persoalan ini dengan menghadirkan seluruh entitas yang terlibat, mulai dari regulator di Kementerian PU dan Kementerian Perhubungan, hingga BUMN karya, pengelola, serta Pelindo sebagai pengguna dan investor. Pendekatan kolaboratif ini diambil untuk melahirkan solusi komprehensif atas berbagai catatan tata kelola lintas institusi.
Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa setiap satuan anggaran yang dikelola dalam proyek strategis tersebut masuk dalam kategori keuangan negara. Dengan demikian, seluruh proses perbaikan tata kelola wajib mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas demi memberikan manfaat maksimal bagi publik.
"Kami tidak ingin persoalan tata kelola ini menjadi temuan berulang ke depan. BAKN hadir untuk mengurai dan menyatukan para pemangku kepentingan agar lahir solusi terbaik, sehingga pengelolaan jalan tol ini terukur, transparan, akuntabel, dan berdampak nyata bagi rakyat," tutupnya.