Anggota Komisi VII DPR RI, Hendry Munief, mengungkapkan temuan penting terkait ketidaktepatan sasaran bantuan peralatan bagi pelaku usaha di daerah. Hasil serapan aspirasi dalam masa reses menunjukkan masih ada bantuan mesin produksi dari pemerintah bernilai ratusan juta rupiah yang menganggur karena spesifikasinya tidak sesuai dengan kebutuhan riil UMKM lokal.

Dalam Rapat Kerja Komisi VII DPR RI bersama Menteri UMKM di Gedung Nusantara I, pada Senin (31/8/2026), Hendry menceritakan pengalamannya saat mengunjungi Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) UMKM di Provinsi Riau. Di lokasi tersebut, terdapat fasilitas mesin pengemasan (packaging) senilai kurang lebih Rp450 juta yang tidak dapat dimanfaatkan oleh para pelaku usaha mikro.

"Barangnya tidak rusak dan siap pakai, tetapi tidak bisa dioperasionalkan oleh pelaku UMKM kita karena ukurannya terlalu besar (overcapacity). Ini sangat menyayangkan, anggaran ratusan juta jadi tidak memberikan dampak langsung," ungkap legislator dari Fraksi PKS tersebut.

Anggota DPR dari Dapil Riau I ini juga menyoroti kejadian serupa di Kabupaten Kepulauan Meranti. Di daerah tersebut, UMKM lokal yang hanya memiliki kapasitas produksi kopi 1 hingga 2 ton justru menerima bantuan mesin pengolahan berkapasitas 10 hingga 20 ton. Akibatnya, mesin tersebut tidak efisien dan tidak dapat digunakan secara optimal.

“Saya teringat di Meranti, Pak Menteri. Terdapat mesin kopi yang terlalu besar. Sementara kapasitas produksi paling sekitar 1-2 ton, tapi yang datang mesin untuk 10-20 ton,” ungkapnya. 

Atas temuan tersebut, Hendry mendesak Kementerian UMKM agar lebih cermat dan terukur dalam merencanakan pengadaan barang maupun bantuan teknis ke daerah. "Gedungnya sudah bagus, SDM-nya semangat, tetapi bantuan peralatannya tidak tepat sasaran. Upayakan tepat sasaran, sesuai dengan kebutuhan. Pak Menteri UMKM, mari kita bekerja bersama agar usaha rakyat naik kelas yang mandiri," ungkap Hendry.