Anggota Komisi VIII DPR RI Lisda Hendrajoni menyampaikan keprihatinan atas bencana gempa yang melanda sejumlah wilayah di Nusa Tenggara Timur (NTT). Ia mendorong pemerintah mempercepat penanganan dampak bencana, termasuk pemenuhan kebutuhan masyarakat terdampak dan perbaikan kerusakan rumah warga.
“Tentu kita sangat prihatin atas bencana yang menimpa saudara-saudara kita di NTT. Hingga saat ini, jumlah korban masih terus bertambah. Kami juga telah menerima data mengenai kerusakan rumah warga, baik yang mengalami kerusakan berat, sedang, maupun ringan. Kondisi ini tentunya menjadi perhatian serius bagi kami,” ujar Lisda saat diwawancarai Parlementaria di Ciawi, Bogor, Kamis (20/8/2026).
Untuk mempercepat penanganan, Lisda menekankan pentingnya dukungan anggaran yang memadai sekaligus pengawasan terhadap penyaluran bantuan agar tepat sasaran. Berdasarkan informasi yang diterimanya dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), sekitar Rp44 miliar telah dikeluarkan untuk penanggulangan bencana. Pemerintah juga telah menyiapkan dana siap pakai kebencanaan sebesar Rp5 triliun yang dapat ditambah sesuai kebutuhan di lapangan.
Lisda mengatakan Komisi VIII DPR RI akan terus berkoordinasi dengan BNPB dan pihak terkait untuk memastikan bantuan serta penanganan terhadap masyarakat terdampak berjalan optimal.
“Kami akan terus melakukan koordinasi dengan BNPB dan berbagai pihak terkait untuk memastikan penanganan berjalan optimal,” tutur legislator Fraksi NasDem itu.
Selain respons tanggap darurat, Lisda menilai penanganan bencana harus diiringi dengan penguatan mitigasi. Menurutnya, pemerintah tidak boleh hanya bergerak setelah bencana terjadi, tetapi perlu melakukan langkah preventif untuk menekan risiko korban jiwa dan kerusakan apabila bencana kembali terjadi.
“Jangan menunggu musibah datang kemudian baru kita berpikir harus begini dan begitu. Sudah terjadi korban. Lebih baik kita preventif,” tegasnya.
Menurut Lisda, langkah preventif dapat dilakukan melalui pemetaan kawasan rawan bencana, penataan wilayah permukiman, serta pembangunan infrastruktur yang lebih tahan terhadap bencana. Pemerintah juga perlu memastikan pembangunan di kawasan berisiko tinggi mempertimbangkan aspek keselamatan masyarakat.
Selain itu, edukasi kebencanaan kepada masyarakat perlu dilakukan secara berkelanjutan. Masyarakat harus memahami potensi bencana di wilayah masing-masing, mengetahui jalur evakuasi, serta memahami langkah yang harus dilakukan ketika peringatan dini dikeluarkan.
Lisda juga menyoroti pentingnya memastikan sistem peringatan dini atau early warning system berfungsi secara optimal. Menurutnya, sistem tersebut dapat memberikan waktu yang cukup bagi masyarakat untuk melakukan evakuasi ketika potensi bencana terdeteksi.
“Kalau dalam waktu misalnya 30 menit lagi akan terjadi gelombang besar atau gempa, masyarakat sudah tahu dan mereka sudah tahu juga harus menyelamatkan diri ke mana,” jelasnya.
Senada dengan Lisda, Anggota Komisi VIII DPR RI Mahdalena menyampaikan duka cita kepada masyarakat yang terdampak bencana di NTT. Ia memastikan Komisi VIII terus berkoordinasi dengan BNPB untuk memantau perkembangan penanganan bencana serta penyaluran bantuan.
Legislator Fraksi PKB itu mengatakan BNPB telah mengirimkan bantuan melalui pesawat kargo untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terdampak. Komisi VIII DPR RI juga berencana melakukan peninjauan langsung ke lokasi bencana untuk melihat kondisi masyarakat sekaligus mengevaluasi penanganan di lapangan.
“Bantuan-bantuan yang memang langsung harus diberikan, kemarin BNPB lewat pesawat kargo sudah dikirimkan. Nanti akan dilihat dulu keadaannya seperti apa,” ujar Mahdalena.
Mahdalena menegaskan, penguatan mitigasi juga harus menjadi perhatian di wilayah yang memiliki tingkat kerawanan bencana tinggi. Salah satunya dengan memastikan ketersediaan dan optimalisasi early warning system sehingga masyarakat memperoleh peringatan lebih awal dan dapat segera melakukan evakuasi ketika bencana mengancam.
