Anggota Komisi VIII DPR RI Ina Ammaniah mengapresiasi sinergi yang dibangun Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah dengan pemerintah pusat dalam menjalankan program pengentasan kemiskinan. Menurutnya, kolaborasi tersebut membuat penyaluran bantuan sosial menjadi lebih efektif dan tepat sasaran karena pemerintah daerah telah lebih dahulu menjangkau kelompok masyarakat paling rentan.
Hal itu disampaikan Ina kepada Parlementaria usai pertemuan Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VIII DPR RI dengan Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Lampung Tengah beserta jajaran mitra kerja Komisi VIII DPR RI, di antaranya Kementerian Agama, Dinas Sosial, BPBD, Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), dan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), di Lampung Tengah, Provinsi Lampung, Sabtu (25/7/2026).
Menurut Politisi Fraksi PDI Perjuangan tersebut, keberhasilan pengentasan kemiskinan tidak hanya bergantung pada besarnya anggaran, tetapi juga pada pembagian peran yang jelas antara pemerintah pusat dan daerah.
"Sudah ada simbiosis antara pemerintah daerah dan pusat. Kelompok desil 1 dan desil 2 sudah di-cover oleh daerah, sehingga program dari pusat bisa melengkapi. Ini membuat penyaluran bantuan menjadi lebih tepat sasaran," ujarnya.
Ina menilai pendekatan tersebut dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam mengintegrasikan program perlindungan sosial. Dengan koordinasi yang baik, intervensi pemerintah dapat saling melengkapi sehingga manfaatnya dirasakan secara lebih luas oleh masyarakat.
"Kami senang sekali berada di Lampung karena bisa memberikan jalan keluar untuk mitra-mitra kami yang ada di daerah," katanya.
Selain isu pengentasan kemiskinan, Ina juga menyoroti pentingnya peningkatan kualitas pelayanan publik, khususnya layanan kesehatan bagi calon jemaah haji. Menurutnya, aspek kesehatan harus menjadi perhatian sejak pelaksanaan manasik hingga proses keberangkatan di embarkasi, terutama bagi jemaah lanjut usia (lansia).
"Pelayanan saat manasik dan di embarkasi perlu mendapat perhatian dari semua pihak, terutama terkait kesehatan. Obat-obatan yang dibutuhkan lansia harus benar-benar tersedia," tegas Legislator Dapil Jawa Timur III tersebut.
Terkait pembangunan infrastruktur pendukung pelayanan masyarakat, Ina menyebut penyediaan hibah tanah oleh pemerintah daerah merupakan modal awal yang baik. Namun, ia menegaskan bahwa realisasi pembangunan tetap memerlukan dukungan anggaran dan pembahasan lebih lanjut bersama mitra kerja Komisi VIII DPR RI.
"Kalau tanah hibah sudah ada, tinggal bagaimana mewujudkan infrastrukturnya. Ini tentu memerlukan biaya dan akan kami pertimbangkan lebih lanjut dalam rapat Komisi VIII DPR RI bersama mitra terkait," pungkasnya.
