Anggota Komisi X DPR RI La Tinro La Tunrung menegaskan pentingnya peningkatan kualitas pendataan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) agar kebijakan pemerintah, khususnya di bidang pendidikan dan perlindungan sosial, dapat disusun secara tepat sasaran. Menurutnya, akurasi data hasil survei menjadi fondasi utama dalam perumusan berbagai program pemerintah.
Hal itu disampaikan La Tinro kepada Parlementaria usai mengikuti Kunjungan Kerja Reses Komisi X DPR RI ke Kantor BPS Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, Sabtu (25/7/2026).
Menurutnya, masih terdapat berbagai keluhan masyarakat terkait proses pendataan di lapangan. Ia menilai, sebagian petugas survei belum sepenuhnya menjalankan prosedur pendataan dengan baik, seperti melakukan wawancara kepada pihak yang tidak memahami kondisi rumah tangga secara menyeluruh.
"Surveyor ini jangan sampai mendapatkan data yang kurang tepat. Jangan sampai data-data yang dihasilkan itu kurang tepat dan akhirnya pemerintah membuat kebijakan yang tidak tepat," ujarnya.
Legislator Fraksi Partai Gerindra itu menekankan pentingnya peningkatan kapasitas petugas survei melalui pelatihan yang memadai. Dengan demikian, petugas tidak hanya mampu menggali informasi secara akurat, tetapi juga dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai tujuan pendataan sehingga mereka bersedia memberikan informasi sesuai kondisi sebenarnya.
Selain kualitas pendataan, La Tinro juga menyoroti masih adanya data desil kesejahteraan masyarakat yang belum terisi. Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi menghambat masyarakat memperoleh akses terhadap berbagai program bantuan pemerintah, termasuk Program Indonesia Pintar (PIP).
"Masih banyak juga yang kosong data desilnya. Ada kepala keluarga yang belum diketahui desil berapa. Ini tentu akan terus kami tanyakan apakah karena kesalahan teknis atau sebab lainnya," katanya.
La Tinro menambahkan, masih banyak masyarakat yang belum memahami tujuan survei maupun sensus yang dilakukan BPS. Bahkan, masih terdapat anggapan bahwa pendataan dilakukan untuk kepentingan perpajakan, padahal data tersebut digunakan sebagai dasar penyusunan kebijakan dan penyaluran berbagai program pemerintah.
Karena itu, ia mengimbau masyarakat untuk tidak ragu memberikan informasi yang benar ketika didatangi petugas BPS.
"Jangan ragu, jangan bimbang, jangan merasa cemas apabila ada petugas dari Badan Pusat Statistik yang datang. Mereka hanya ingin memperoleh data agar kebijakan-kebijakan pemerintah pada tahun-tahun mendatang bisa lebih tepat sasaran," pungkas Legislator Dapil Sulawesi Selatan III tersebut.
