Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Andreas Hugo Pareira, menyatakan dukungan penuh atas disetujuinya Pagu Indikatif Belanja Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp20,12 triliun. Meski menyepakati total pagu serta usulan tambahan anggaran senilai Rp5,23 triliun tersebut, ia memberikan catatan krusial agar perluasan pos perwakilan imigrasi di luar negeri menjadi prioritas demi melindungi warga negara Indonesia (WNI).
Diketahui, alokasi pagu indikatif sebesar Rp20,12 triliun tersebut disepakati untuk membiayai dua program utama, yaitu program Dukungan Manajemen sebesar Rp11,75 triliun serta program Penegakan dan Pelayanan Hukum sebesar Rp8,36 triliun. Di tengah pembahasan anggaran tersebut, dirinya mengingatkan bahwa mobilitas manusia di era globalisasi berubah sangat cepat, sehingga pendekatan penanganan dan perlindungan terhadap pekerja migran atau TKI harus ikut beradaptasi.
Berdasarkan pengamatannya saat berkunjung ke luar negeri, Andreas melihat bahwa staf diplomatik di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) biasanya lebih memfokuskan kinerja pada urusan diplomasi formal serta volume perdagangan. Akibatnya, porsi perhatian terhadap perlindungan warga negara secara personal sering kali kurang optimal.
"Sementara imigrasi ini lebih memberikan perhatian kepada manusia-manusia kita. Pengalaman kami, warga kita di luar negeri biasanya lebih mudah menyampaikan masalahnya pada petugas imigrasi ketimbang para diplomat," ujar Andreas dalam agenda Rapat Dengar Pendapat Komisi XIII DPR RI dengan Kemenimipas di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (17/6/2025).
Lebih lanjut, ia menceritakan momen humanis saat berkunjung ke Hongkong. Ketika para pekerja migran melihat ada petugas imigrasi Indonesia, tuturnya, mereka spontan datang menyapa dengan sangat hangat dan memeluk petugas tersebut karena merasa dekat dan terlindungi.
Oleh karena itu, seiring dengan disetujuinya anggaran besar untuk tahun 2027 ini, Andreas mendesak Kemenimipas untuk segera mengkaji kawasan-kawasan strategis yang membutuhkan kehadiran pos imigrasi baru, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Kawasan dengan jumlah diaspora besar seperti Eropa (termasuk Jerman) serta wilayah Mesir dinilai perlu segera diperkuat.
"Usul kami untuk pembahasan anggaran ini, tolong untuk juga memperhatikan aspek luar negeri dari imigrasi, untuk kita perluas ini demi kepentingan perlindungan warga negara," pungkasnya.
