Anggota Komisi XIII DPR RI Maruli Siahaan menyoroti realisasi anggaran Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) tahun 2026 yang dinilai masih sangat jauh dari target. Secara tegas, ia mengingatkan agar BPIP fokus menyelesaikan program tahun berjalan sebelum mengajukan tambahan anggaran untuk tahun 2027.

“Kalau kita bandingkan dengan realisasi program yang tahun 2026, masih sangat jauh untuk pengesahan realisasi. Sehingga nanti ya kalau misalnya kita setuju anggaran penambahan tahun 2027, padahal tahun 2026 masih belum sampai mencapai dengan 100 persen untuk realisasi, ini nanti akan bisa menjadi kesulitan untuk merealisasi anggaran di tahun 2026,” tegas Maruli saat ditemui oleh Parlementaria usai agenda Rapat Dengar Pendapat Komisi XIII DPR bersama BPIP di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (15/06/2026).

Politisi ini menjelaskan bahwa pimpinan Komisi XIII DPR telah meminta BPIP untuk memprioritaskan penyerahan dan penyelesaian laporan realisasi anggaran tahun 2026 terlebih dahulu. Meski demikian, jelasnya, secara prinsip pihaknya tetap mendukung anggaran penguatan ideologi Pancasila, asalkan tepat sasaran.

“Sehingga kita sampaikan tadi oleh Ibu Ketua, supaya realisasi untuk 2026 betul-betul diserahkan dulu. Dan penambahan anggaran 2027 prinsipnya kita setuju, karena kita tahu bahwa berkaitan dengan ideologi negara Republik Indonesia ini yaitu adalah Pancasila,” ujarnya.

Menutup pernyataannya, hasil evaluasi ini diharapkan menjadi catatan penting bagi BPIP agar pengelolaan anggaran ke depan tidak hanya habis untuk urusan administratif, melainkan benar-benar menyentuh kebutuhan penguatan ideologi di masyarakat.