Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI berpartisipasi dalam Sidang Umum ke-152 Inter-Parliamentary Union yang berlangsung di Istanbul pada 15–19 April 2026.
Delegasi Indonesia hadir dengan dipimpin Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Muhammad Husein Fadlulloh, bersama Anggota BKSAP DPR RI Fraksi PDI-Perjuangan, Irine Yusiana Roba Putri; serta Anggota BKSAP Fraksi Gerindra, Ruby Chairani Syiffadia.
Dalam forum tersebut, BKSAP menegaskan pentingnya kesetaraan dan perlindungan bagi penyandang disabilitas sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
Dalam keterangan yang dikutip Parlementaria, Anggota BKSAP DPR RI, Ruby Chairani Syiffadia.menekankan bahwa inklusi merupakan fondasi utama dalam pembangunan global, mengingat jumlah penyandang disabilitas di dunia mencapai sekitar satu miliar orang.
"Mengadopsi undang-undang hanyalah langkah awal. Tantangan utama terletak pada implementasi yang efektif,” kata Ruby dalam sesi pembahasan Demokrasi dan Hak Asasi Manusia, Jumat (17/4/2026).
Ia memaparkan sejumlah langkah strategis yang perlu dilakukan parlemen, antara lain memperkuat implementasi regulasi melalui target yang terukur dan koordinasi lintas sektor, meningkatkan fungsi pengawasan serta sistem data agar kebijakan lebih tepat sasaran, dan memastikan alokasi anggaran yang inklusif, termasuk untuk infrastruktur ramah disabilitas, teknologi bantu, pendidikan inklusif, dan dukungan ketenagakerjaan.
Selain itu, Ruby juga menekankan pentingnya pemberdayaan ekonomi melalui penciptaan lapangan kerja layak, penerapan kuota ketenagakerjaan, serta pengembangan kewirausahaan bagi penyandang disabilitas. Ia menegaskan bahwa partisipasi aktif penyandang disabilitas dalam proses perumusan kebijakan menjadi hal yang krusial.
“Kebijakan harus disusun bersama penyandang disabilitas, bukan hanya untuk mereka. Suara mereka harus menjadi bagian dari proses pengambilan keputusan,” ujar Politisi Fraksi Partai Gerindra ini.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa pembangunan sosial inklusif tidak hanya berorientasi pada perlindungan, tetapi juga pemberdayaan agar setiap individu dapat berkontribusi secara setara. “Sehingga masyarakat akan menjadi lebih adil, produktif, dan tangguh,” tegas Ruby.
Melalui forum IPU tersebut, Indonesia juga menyatakan komitmennya untuk terus bekerja sama dengan komunitas internasional dalam mendorong pembangunan yang inklusif dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.
“Komitmen Indonesia jelas, mendorong pembangunan inklusif untuk seluruh lapisan masyarakat,” pungkasnya.
