Anggota Komisi IV DPR RI, Adi Wiryatama, mendorong pemerintah memberikan dukungan kepada para pengelola gajah wisata di tengah kebijakan pelarangan aktivitas gajah tunggang. Ia menilai kebijakan tersebut perlu diimbangi dengan solusi konkret agar tidak berdampak pada keberlangsungan usaha dan kesejahteraan satwa.
Dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri Kehutanan di Ruang Rapat Komisi IV, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (15/4/2026), Adi menyoroti kondisi pariwisata di Bali yang saat ini tengah menghadapi berbagai tekanan. Ia menyebut, selain isu global, persoalan lingkungan seperti sampah dan banjir juga turut memengaruhi sektor wisata, yang kemudian diperberat dengan adanya pelarangan gajah tunggang.
“Pariwisata Bali ini sedang menghadapi banyak tantangan. Ketika larangan gajah tunggang diberlakukan, tentu ini menjadi tambahan tekanan bagi pelaku usaha di lapangan,” ujarnya.
Adi juga menekankan bahwa para pengelola gajah pada dasarnya memiliki komitmen tinggi dalam merawat satwa yang mereka pelihara. Menurutnya, perawatan gajah tidak sederhana dan membutuhkan biaya yang besar, mulai dari pakan, vitamin, hingga penanganan kesehatan.
“Mereka merawat gajah itu bukan sekadar usaha. Ada keterikatan yang kuat. Kalau gajahnya sakit, pemiliknya bahkan bisa tidur di sampingnya. Biaya perawatannya juga sangat besar,” jelas Politisi Fraksi PDI-Perjuangan tersebut.
Seiring dengan perubahan kebijakan, ia menyebut para pengelola sebenarnya mulai beradaptasi dengan menawarkan alternatif wisata, seperti interaksi memberi makan atau berfoto bersama gajah. Namun demikian, menurutnya, kondisi tersebut belum sepenuhnya mampu menutup dampak ekonomi yang ditimbulkan.
Oleh karena itu, Adi mendorong pemerintah untuk mempertimbangkan pemberian subsidi atau dukungan, khususnya terkait kebutuhan pakan dan perawatan gajah. Ia mengingatkan bahwa pada masa sebelumnya, pemerintah pernah memberikan bantuan serupa dalam situasi tertentu.
“Saya kira pemerintah bisa hadir, misalnya melalui subsidi pakan atau dukungan lain. Ini penting agar pengelola tetap bisa merawat gajah dengan baik,” tegasnya.
Ia juga mengungkapkan adanya kekhawatiran di kalangan pengelola, di mana dalam kondisi terburuk mereka mempertimbangkan untuk menyerahkan gajah kepada pemerintah. Menurutnya, hal tersebut justru dapat menimbulkan persoalan baru, mengingat pengelolaan satwa dalam jumlah besar bukan hal yang mudah.
“Kalau sampai diserahkan ke pemerintah, tentu akan menjadi beban baru. Mengelola gajah itu tidak sederhana,” ujar Legislator asal Dapil Bali itu.
Adi berharap pemerintah dapat segera mengambil langkah yang seimbang antara aspek perlindungan satwa dan keberlangsungan usaha wisata, sehingga kebijakan yang diambil tidak menimbulkan dampak yang lebih luas di lapangan.
