Sekolah kedinasan dinilai sebagai instrumen penting dalam mencetak Aparatur Sipil Negara (ASN) yang profesional, berintegritas, dan memiliki kompetensi teknis sesuai kebutuhan birokrasi modern. Menurut Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI, Aria Bima, masih terdapat sejumlah tantangan, terutama dalam menyelaraskan kurikulum pendidikan dengan kebutuhan di lapangan.
Tantangan tersebut mencakup perkembangan digitalisasi pelayanan publik, kompleksitas persoalan agraria, serta tuntutan tata kelola pemerintahan yang semakin adaptif dan responsif. “Oleh karenanya dibutuhkan SDM yang tidak hanya memiliki kemampuan teknis, namun juga berakhlak untuk menyelesaikan berbagai masalah pertanahan. Dibutuhkan taruna yang menjaga integritas, memiliki karakter kuat, dan teruji,” tegas Aria saat kunjungan ke Kantor Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Kota Bogor, Selasa (7/4/2026).
Legislator dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah V ini juga menyoroti posisi strategis Kota Bogor sebagai bagian dari kawasan metropolitan Jabodetabek yang memiliki tingkat urbanisasi dan tekanan pembangunan tinggi. Pertumbuhan kawasan permukiman, perdagangan, dan jasa yang pesat berdampak langsung pada meningkatnya kebutuhan lahan serta kompleksitas pengelolaan ruang.
“Kunjungan kerja spesifik kali ini bertujuan untuk mengidentifikasi penyelenggaraan sekolah kedinasan, mengkaji sistem pendidikan, kurikulum, serta relevansi kompetensi lulusan dengan kebutuhan instansi pemerintah, khususnya dalam menghadapi tantangan birokrasi modern dan digitalisasi pelayanan publik,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala BPSDM Kementerian ATR/BPN, Agustyarsyah, menyambut baik kunjungan pimpinan dan anggota Komisi II DPR RI tersebut. Ia berharap kunjungan ini dapat memberikan masukan konstruktif dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang pertanahan.
“Kami berharap kehadiran Komisi II akan memberikan banyak masukan dan saran sehingga kami dapat terus meningkatkan kemampuan dan kualitas SDM di bidang pertanahan,” ujarnya.
Dalam paparannya, Agustyarsyah juga menekankan pentingnya pelatihan teknis yang dilakukan secara tatap muka atau offline. Menurutnya, metode tersebut lebih efektif dalam membantu peserta memahami berbagai permasalahan pertanahan secara komprehensif.
Ia juga mengakui masih adanya kesenjangan (gap) kompetensi di kalangan pegawai yang cukup tinggi. Oleh karena itu, diperlukan pelatihan teknis yang lebih intensif guna mencapai hasil yang maksimal dalam peningkatan kapasitas SDM.
