Komisi IX DPR RI menyoroti kesiapan sumber daya manusia dalam pelaksanaan program makan bergizi nasional yang dijalankan Badan Gizi Nasional. Kekurangan tenaga ahli gizi tersebut dinilai berpotensi menghambat kualitas program yang menjadi prioritas pemerintah tersebut.

Dalam kesempatan itu, Anggota Komisi IX DPR RI Muazzim Akbar menegaskan keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh distribusi makanan, tetapi kandungan gizinya.

“Badan Gizi Nasional ini adalah salah satu program prioritas pemerintah Presiden Prabowo yang harus kita dukung bersama. Permasalahan SDM kaitan dengan gizi perlu menjadi perhatian karena kalau SDM gizi ini tidak terpenuhi ini repot juga nanti,” ujarnya kepada Parlementaria dalam Kunjungan Kerja Komisi IX DPR RI di Jambi, Senin (23/2/2026).

Ia mendorong pemerintah daerah bekerja sama dengan politeknik kesehatan maupun sekolah yang memiliki jurusan gizi guna memenuhi kebutuhan tenaga profesional. “Perlu ada kerja sama dengan sekolah-sekolah yang memang ada jurusan gizi supaya SDM yang dibutuhkan bisa terpenuhi,” tambahnya. 

Muazzim juga menyebut ke depan koperasi desa dan kelurahan yang sedang dibangun dapat menjadi mitra penyedia bahan pangan setelah operasional berjalan penuh.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh mengungkapkan saat ini jumlah petugas bersertifikat masih sangat terbatas sehingga perlu percepatan pelatihan. “Ada kesulitan mencari petugas ahli gizi dan masih sangat sedikit yang memiliki sertifikat, ini harus kita dorong agar semuanya bisa berjalan dengan lancar,” katanya.

Ia mengusulkan pelibatan balai latihan kerja untuk menyiapkan tenaga ahli gizi agar kebutuhan petugas di lapangan terpenuhi. “Tadi kita konekkan dengan balai latihan agar nantinya bisa melakukan pelatihan untuk tenaga ahli gizi sehingga kebutuhan di SPPK bisa terpenuhi,” jelasnya.