Anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI, Primus Yustisio, memberikan perhatian serius terhadap kesiapan digital Bank Syariah Indonesia (BSI) dalam mendukung pelayanan publik dan memperkuat ekosistem perbankan syariah nasional.
Primus menegaskan bahwa transformasi digital bukan lagi pilihan, melainkan tuntutan zaman. Perbankan nasional harus mampu mengimbangi kemajuan teknologi yang bergerak sangat cepat dan menjawab ekspektasi masyarakat yang menginginkan layanan mudah, cepat, dan aman.
“Teknologi kini sudah sangat maju dan seluruh layanan mengarah pada digitalisasi. Kalau alasan yang diberikan hanya karena sistem masih pilot atau perangkat lama, itu bukan jawaban. Pertanyaannya: siap atau tidak menghadapi tantangan digital saat ini,” tegas Primus saat diwawancarai Parlementaria saat Kunjungan Kerja Spesifik BAKN DPR RI di Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kamis, (27/11/2025).
Dalam diskusi dengan pihak BSI, Primus menyoroti rendahnya keterlibatan generasi muda dalam pemanfaatan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Padahal, menurutnya, kelompok Gen Z memiliki potensi besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui usaha kreatif dan produktif.
“Berapa persen generasi Z yang sudah mengakses KUR? Saya yakin sangat sedikit. Padahal negara lain seperti Tiongkok sangat progresif mendorong anak mudanya menjadi produktif. Kita jangan kalah dalam menciptakan wirausaha muda,” jelasnya.
Ia menekankan bahwa sistem penjaminan kredit yang rumit dan keterbatasan akses pembiayaan dapat menghambat kreativitas generasi muda Indonesia. Primus juga menyampaikan sejumlah keluhan masyarakat terkait kendala digitalisasi BSI, mulai dari transaksi QRIS yang sering gagal hingga kurangnya transparansi status transaksi di aplikasi.
“Transaksi QRIS sering gagal. Beli tiket atau bayar makan pun tidak bisa. Ketika refund, kita tidak tahu apakah sudah masuk atau belum. Kalau di bank lain seperti Mandiri, semuanya terlihat jelas. Di BSI, kita seperti berjalan dalam kegelapan. Ini tidak boleh terjadi,” ujarnya Politis Fraksi PAN.
Menurut Primus, kondisi tersebut berpotensi menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap perbankan syariah jika tidak segera dibenahi melalui penguatan sistem teknologi informasi.
“Kalau ditanya siapa bank Himbara dengan sistem digital terbaik? Mandiri. Karena itu, perangkat IT yang unggul harus ditempatkan sebagai standar bersama agar keamanan dan integritas sistem perbankan nasional terjaga,” jelas Primus.
Ia optimistis bahwa jika standar tersebut diterapkan, BSI akan mampu menyamai kualitas layanan bank-bank besar lainnya. Dengan semakin tingginya kesadaran masyarakat terhadap konsep keuangan syariah, BSI memiliki posisi strategis sebagai bank syariah terbesar di Indonesia.
Kami dari BAKN DPR RI, harus memberi rekomendasi strategis yang berdampak nyata, sebagaimana yang pernah dilakukan dalam sektor pupuk di mana rekomendasi BAKN melahirkan pembangunan pabrik baru sebagai solusi kebutuhan nasional.
“BAKN harus kembali melahirkan terobosan. Kita butuh rekomendasi strategis untuk masa depan BSI agar dapat tampil sebagai bank syariah modern, kompetitif, dan berdaya saing global,” ungkapnya.
Ia juga, menekankan bahwa penguatan sistem digital BSI merupakan keniscayaan. Tanpa langkah cepat dan konsisten, perbankan syariah dapat tertinggal dalam kompetisi layanan keuangan digital nasional.
“Digitalisasi bukan sekadar tambahan layanan, tetapi kebutuhan utama. Jika sistemnya kuat, transparan, dan aman, BSI akan menjadi pilihan utama masyarakat. Itulah yang harus kita capai bersama,” tutupnya.
