Komisi VIII DPR RI mendorong percepatan persiapan pemberangkatan jemaah haji tahun 2026 sekaligus peningkatan kualitas pelayanan haji di Tanah Air. Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang usai pertemuan tim kunjungan kerja Komisi VIII DPR RI dengan jajaran Kemenag Kanwil Kepri dan wali kota/kepala otorita batam, Provinsi Kepulauan Riau, Batam, Kamis (13/11/2025).
Marwan menilai, hingga kini belum ada langkah instruktif yang jelas dari pihak terkait dalam memastikan kesiapan keberangkatan jemaah. Sementara waktu persiapan semakin sempit menjelang akhir tahun. "Percepatan untuk memastikan jamaah berangkat butuh dorongan yang kuat dari kita karena melihat laporan tadi itu belum ada instruksi,” terangnya kepada Parlementaria usai pertemuan.
Politisi Fraksi PKB ini juga menyoroti salah satu tantangan utama, yakni proses pemeriksaan dan sertifikasi istitha’ah (kemampuan) kesehatan jemaah calon haji yang masih memerlukan waktu panjang dan koordinasi lintas lembaga. Menurutnya, proses tersebut harus benar-benar melibatkan pihak berwenang agar tidak menimbulkan beban berlebih bagi calon jemaah.
"Penentuan istitha’ah kesehatan melibatkan banyak pihak, terutama yang memiliki otoritas untuk menyatakan seseorang sehat. Tahun lalu, banyak kendala di daerah karena proses ini seolah dijadikan bisnis, sehingga membebani jemaah,” jelas Marwan.
Komisi VIII DPR RI akan segera memanggil Kementerian Haji dan lembaga terkait guna membahas langkah percepatan sekaligus memastikan tidak ada praktik yang memberatkan jemaah.
Selain itu, Marwan juga menekankan pentingnya keselarasan antara regulasi istitha’ah di Indonesia dengan ketentuan yang diberlakukan oleh Pemerintah Arab Saudi.
"Kita mau pastikan keputusan istitha’ah di sini sama dengan yang ditetapkan Saudi. Kalau tidak, bisa saja jemaah yang dianggap sehat di sini ditolak di sana, dan itu akan menjadi masalah,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Marwan turut menyoroti kondisi Embarkasi Haji Batam yang dinilai belum mengalami peningkatan signifikan sejak beberapa tahun terakhir. "Dari sisi keasramaan sudah memadai karena berada di pusat kota. Tapi sejak 2020 kondisinya masih sama, belum ada peningkatan berarti, hanya perbaikan kecil saja,” ujarnya.
Anggota Dapil Sumut II, berharap ke depan ada kesepakatan antara Kementerian Haji dan Pemerintah Kota Batam untuk menentukan arah pengembangan embarkasi, termasuk pembangunan ekosistem keuangan dan layanan haji di kawasan tersebut.
"Kalau ekosistem keuangan haji dibangun di sini, otorita Batam juga mendapat pemasukan yang pasti. Bisa jadi semua jemaah umrah dari kawasan ini menginap dulu di sini sebelum berangkat atau setelah tiba dari Saudi. Jadi kawasan ini hidup.,” pungkasnya.
