Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Panggah Susanto mengapresiasi capaian Provinsi Sumatera Selatan yang berhasil mencatatkan peningkatan signifikan dalam produksi beras dan gabah nasional. Berdasarkan laporan yang diterima, Sumatera Selatan menjadi provinsi dengan kenaikan produksi beras dan gabah tertinggi di Indonesia, melampaui empat provinsi besar lainnya yang selama ini dikenal sebagai lumbung beras nasional.
“Komoditas unggulan Sumatera Selatan tidak hanya kelapa sawit, karet, atau kopi, tetapi juga padi, jagung, ubi kayu, serta hasil perikanan dan peternakan. Capaian ini menunjukkan peran penting Sumatera Selatan dalam menjaga ketahanan pangan nasional,” ujar Panggah dalam agenda Kunjungan Kerja Gabungan DPR RI ke Kantor Gubernur Provinsi Sumatera Selatan, Kota Palembang, Sumatera Selatan, Rabu (15/10/2025).
Ia menambahkan, keberhasilan tersebut sejalan dengan agenda prioritas Presiden Prabowo Subianto untuk menjadikan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia. Dalam konteks itu, Komisi IV DPR RI memberikan apresiasi atas kerja keras Pemerintah Daerah Sumatera Selatan, para petani, serta seluruh pemangku kepentingan yang terus meningkatkan produktivitas dan efisiensi sektor pertanian.
“Komisi IV DPR akan terus mendukung berbagai program Kementerian Pertanian dan Badan Pangan Nasional, mulai dari perluasan lahan tanam, optimalisasi lahan rawa, pencetakan sawah baru, inovasi padi apung, hingga penyerapan gabah dengan kualitas beragam. Termasuk juga penyaluran bantuan sosial berupa beras untuk memperkuat hilirisasi perberasan nasional,” jelasnya.
Sebagai informasi, Kabupaten Banyuasin di Sumatera Selatan menjadi salah satu penyumbang utama ketahanan pangan nasional dengan menempati posisi kedua sebagai lumbung pangan nasional. Produksi padi di wilayah ini mencapai 1.163.416 ton gabah kering giling (GKG), melampaui Kabupaten Karawang, Jawa Barat, yang mencatatkan produksi 911.565 ton GKG, meski masih di bawah Kabupaten Indramayu yang menjadi produsen tertinggi dengan 1.253.718 ton GKG.
Selain itu, Banyuasin juga mencatat luas panen terbesar secara nasional dengan total 228.183 hektare, mengungguli Indramayu (197.335 hektare) dan Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan (180.696 hektare). Angka tersebut menunjukkan bahwa Banyuasin tidak hanya unggul dari sisi produktivitas, tetapi juga dalam pengelolaan dan efisiensi lahan pertanian.
“Banyuasin menjadi salah satu pilar utama ketahanan pangan nasional. Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari kemampuan petani mengelola lahan rawa dan memaksimalkan indeks pertanaman hingga dua sampai tiga kali setahun,” tutur Politisi Fraksi Partai Golkar ini.
Meski mencatat capaian membanggakan, Panggah mengingatkan masih ada sejumlah tantangan yang perlu dihadapi, terutama menyangkut regenerasi petani dan alih fungsi lahan. “Regenerasi petani menjadi masalah serius. Kita harus mendorong generasi muda untuk kembali tertarik ke sektor pertanian melalui pelatihan, insentif, dan jaminan kesejahteraan,” terang Politisi Fraksi Partai Golkar itu.
Panggah juga menyoroti pentingnya pengembangan lahan rawa pasang surut di Banyuasin yang memiliki potensi besar untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Pemerintah daerah setempat mendorong peningkatan indeks pertanaman (IP) dari IP 100 menjadi IP 200 atau bahkan IP 300. “Lahan rawa pasang surut di Sumatera Selatan, terutama Banyuasin, menyimpan potensi luar biasa. Dengan teknologi dan infrastruktur yang memadai, produktivitas padi di wilayah ini bisa meningkat dua hingga tiga kali lipat,” ujarnya.
Ia menegaskan, Komisi IV DPR RI berkomitmen mengawal dukungan anggaran dan kebijakan untuk memperkuat program optimalisasi lahan serta pengembangan pertanian berkelanjutan di daerah-daerah potensial seperti Sumatera Selatan. “Ketahanan pangan bukan hanya soal produksi, tetapi juga keberlanjutan. Kita ingin petani sejahtera, lahan tetap produktif, dan Indonesia menjadi negara mandiri pangan,” pungkas Panggah.
