Anggota Komisi VII DPR RI Novita Hardini menegaskan bahwa pengesahan Undang-Undang Kepariwisataan merupakan wujud nyata keberpihakan DPR RI terhadap rakyat. Menurutnya, regulasi baru ini tidak hanya sekedar produk hukum, melainkan bentuk komitmen untuk menjadikan sektor pariwisata sebagai motor penggerak ekonomi nasional.

“Kami berharap melalui UU Kepariwisataan yang baru saja disahkan, target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen seperti yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto dapat tercapai. Pariwisata adalah instrumen penting yang mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan menciptakan pemerataan pembangunan,” jelas Novita dalam diskusi Dialektika Demokrasi bertajuk ‘UU Kepariwisataan Disahkan, Angin Segar bagi Kebangkitan Pariwisata Nasional’ di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Kamis (2/10/2025).

Lebih lanjut, Novita menekankan pentingnya keterlibatan seluruh elemen masyarakat dalam ekosistem pariwisata. UU ini, katanya, menekankan kehadiran negara dalam menciptakan iklim investasi yang sehat, termasuk melalui pendidikan sumber daya manusia yang berkualitas dengan paradigma pariwisata.

“Pemerintah pusat, daerah, swasta, hingga masyarakat harus bergotong-royong agar pariwisata benar-benar memberikan dampak kesejahteraan bagi masyarakat sekitar. Kami ingin pariwisata tidak hanya terpusat di kawasan tertentu, tetapi merata dan berkelanjutan di seluruh daerah,” imbuhnya.

Selain itu, UU Kepariwisataan juga diharapkan menjadi solusi terhadap kebocoran ekonomi di sektor pariwisata yang selama ini terjadi, sekaligus memberikan perlindungan terhadap promosi pariwisata nasional.