Anggota Komisi IX DPR RI, Sri Meliyana, menyoroti masih minimnya dapur yang telah beroperasi dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Bali. Dari sekitar 350 dapur yang terdaftar, baru 68 dapur yang berjalan.
“Di Bali ada 360 dapur, 350 dapur, dan yang running baru 68 dapur. Kami ingin tahu proyeksinya, kira-kira kapan dapur-dapur selanjutnya bisa beroperasi cepat dan bisa memenuhi target yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Apakah ada tenggat waktu dari yang terdaftar itu sampai beroperasi?” tanya Sri Meliyana saat pertemuan dengan stakeholder program MBG di Denpasar, Jumat (19/9/2025).
Menanggapi hal tersebut, Ketua Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Plawa, Denpasar, menjelaskan alur pelaksanaan dapur. Menurutnya, proses pengadaan bahan baku dilakukan dengan survei lapangan ke pasar dan bekerja sama dengan rekanan penyedia. “Kita survei lapangan di pasar, kita menanyakan di mana ngambilnya. Jadi dari rekanan kita ambil beberapa bahan bakunya itu ada dari Denpasar untuk sayur, dan untuk daging ayam,” terangnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar, Anak Agung Gede Wiratama, menegaskan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan pemerintah provinsi terkait penyediaan lahan dapur. Namun, keterbatasan aset menjadi kendala utama. “Pemerintah kota tidak memiliki tanah, semua tanah milik provinsi. Sudah kami koordinasikan dan usulkan pembangunan ke provinsi. Kendala lainnya adalah biaya sewa lahan yang lebih mahal dibandingkan kabupaten lain,” ungkapnya.
Hadir di lokasi, Sekretaris Deputi Pemantauan dan Pengawasan Badan Gizi Nasional (BGN), Iwan Dwi Susanto, menambahkan bahwa pembangunan dapur akan dilakukan dengan beberapa mekanisme, termasuk melibatkan mitra, skema hybrid, maupun pembangunan langsung oleh BGN. “Kami berupaya mempercepat pembangunan sehingga anak-anak bisa segera menikmati makan bergizi gratis. Mekanisme pembangunan juga memanfaatkan tanah milik negara maupun pemerintah daerah,” jelasnya.
Ketua Komisi IX DPR RI, Felly Estelita Runtuwene, menekankan bahwa BGN perlu memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah agar target program dapat tercapai. “Kalau perlu Kepala BGN turun langsung ke daerah untuk berkoordinasi bersama gubernur, bupati, dan wali kota agar persoalan lahan dan percepatan dapur bisa segera diselesaikan,” tegas Felly.
