Komisi VII DPR RI melakukan pengawasan ke Pusat Layanan Usaha Terpadu Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (PLUT UMKM) Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Dalam kegiatan tersebut, Ketua Komisi VII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, menekankan pentingnya penguatan peran PLUT sebagai pusat pembinaan UMKM sekaligus mendorong agar model serupa diperbanyak di seluruh daerah.
“PLUT ini sangat positif dan perlu dimultiplikasi di daerah-daerah lain. Dari 107 PLUT yang sudah berdiri secara nasional, baru sekitar 40 persen yang berjalan reguler. Karena itu, kita mendorong agar setiap dari 517 kabupaten/kota di Indonesia bisa memiliki lembaga seperti ini,” ujar Saleh kepada Parlementaria, di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Rabu (17/9/2025).
Menurutnya, keberadaan PLUT terbukti memberikan manfaat besar bagi pelaku UMKM. PLUT Kabupaten Bandung, misalnya, telah menyalurkan sekitar Rp70 miliar modal usaha tanpa bunga kepada masyarakat, di mana subsidi bunganya ditanggung oleh pemerintah daerah. Skema ini dinilai efektif untuk memperluas akses pembiayaan usaha kecil dan menengah.
“Dana ini terus berputar di masyarakat. Setelah dikembalikan, modal itu bisa dipinjam kembali bahkan dengan jumlah lebih besar. Dengan sistem ini, pelaku UMKM bisa lebih mudah berkembang tanpa terbebani bunga pinjaman. Ini sangat produktif dan bermanfaat,” jelas Saleh.
Selain penyaluran modal, PLUT juga menyediakan pelatihan dan pendampingan bagi pelaku usaha, mulai dari pengelolaan keuangan, peningkatan keterampilan, hingga pengembangan kepemimpinan usaha. Saleh menilai fasilitas ini menjadi jawaban atas kesulitan UMKM dalam mengakses pembinaan dan modal secara mandiri.
“Selama ini mereka kesulitan mengakses modal dan pelatihan. Dengan adanya PLUT, mereka bisa datang langsung untuk belajar, mendapatkan support, bahkan ikut pelatihan manajemen usaha. Ini sarana yang sangat produktif untuk masyarakat kecil,” tambah Politisi Fraksi PAN ini.
Lebih jauh, Saleh mendorong agar PLUT mampu menjalin sinergi dengan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) serta industri besar melalui skema Corporate Social Responsibility (CSR). Menurutnya, dukungan dari bank penyalur dan perusahaan besar akan memperluas akses pembiayaan dan membuka lapangan kerja baru.
“Kalau ada jaminan dari lembaga seperti PLUT, bank tidak akan ragu memberikan KUR. Selain itu, industri besar juga bisa menyalurkan CSR mereka untuk modal usaha masyarakat. Dampaknya luas, baik untuk penciptaan lapangan kerja maupun pertumbuhan ekonomi nasional,” ujarnya.
Saleh juga menekankan pentingnya standarisasi produk UMKM agar mampu bersaing di pasar global. PLUT Kabupaten Bandung, kata dia, sudah menggandeng Badan Standardisasi Nasional (BSN) untuk memastikan produk UMKM memenuhi standar kualitas yang layak untuk diekspor.
“Produk UMKM di sini tidak hanya dipasarkan di daerah, tetapi juga bisa menembus pasar nasional bahkan internasional. Karena itu, standarisasi sangat penting. Hal ini menunjukkan bahwa PLUT punya peran strategis untuk mengangkat kualitas UMKM kita,” ungkapnya.
Di akhir pengawasan, Saleh menegaskan bahwa DPR akan terus melakukan pengawasan dan dukungan terhadap keberadaan PLUT di seluruh Indonesia. Harapannya, lembaga ini tidak hanya menjadi pusat pembinaan lokal, tetapi juga motor penggerak ekonomi kerakyatan yang berkelanjutan.
“Yang paling utama adalah bagaimana PLUT menjadi pusat pengembangan bisnis masyarakat kecil. Jika dikelola profesional, lembaga ini bisa menjadi instrumen strategis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat ekonomi nasional,” tutupnya.
